Warga Laporkan Transjakarta ke KPK Karena Curiga Adanya Korupsi Pada Sistem TITO

Berita Terkini –¬†Baru-baru ini, warganet digegerkan dengan kabar bahwa adanya tindak pidana kasus korupsi pemotongan saldo pada penerapan sistem tap in dan tap out (TITO).

Diketahui, ada seorang warga bernama Musa Emyus yang melaporkan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Musa Emyus bekerja sama dengan Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Transjakarta, laporan tersebut dilayangkan pada Senin, 14 November 2022.

“Bahwa ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi karena kan itu uang dari publik bahkan tidak ada penyelesaiannya pada sistem itu. Konsumen justru disuruh untuk menyampaikan pengaduan ketika melakukan tap in tap out di halte itu terpotong,” ujar Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia Ari Subagyo Wibowo.

Ari Subagyo Wibowo mengatakan, pihak Transjakarta menerapkan sistem baru yaitu sistem Tap In Tap Out dengan tidak jujur atau tidak transparant kepada publik.

“FAKTA justru menyoroti tidak transparannya Transjakarta, sudah banyak korban tapi mereka tidak menyampaikan secara jelas bahwa ini kesalahan sistem mereka,” ujar Ari Subagyo Wibowo.

Menurut Ari Subagyo Wibowo, pihak Transjakarta seharusnya melakukan uji coba kepada publik terlebih dahulu atas adanya perubahan sistem baru.

“Seharusnya perubahan sistem itu harus di uji publik, enggak ujug-ujug berubah. Ini yang jadi meresahkan pengguna Transjakarta,” ujar Ari Subagyo Wibowo.

Ari Subagyo Wibowo menegaskan bahwa semua warga ingin pihak Transjakarta mengembalikan penerapan yang lama yaitu dengan menggunakan single tarif.

Jadi, pelanggan hanya perlu melakukan tapping dan pembayaran sekali saja yaitu saat pertama kali memasuki halte bus.

 

Barang Bukti

Musa Emyus mengatakan, dirinya dan pihak FAKTA telah mengumpulkan dan melampirkan barang bukti pada laporan yang telah dilayangkan ke KPK pada Senin, 11 November 2022.

“Ada barang bukti yang pemotongan kedua kalinya diserahkan ke KPK,” ujar Musa Emyus.

Musa Emyus menjelaskan bahwa penerapan sistem baru TITO tersebut PT Transjakarta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Diketahui, pihak ketiga tersebut bukan dari PT Bank DKI.

Musa Emyus menjelaskan bahwa seharusnya PT Transjakarta bekerja samanya dengan PT Bank DKI, bukan dengan bank lain.

“Jadi uangnya masuk ke dia dulu. Seharusnya kan kalau ada iktikad baik PT Transjakarta kan bisa bekerja sama dengan PT Bank DKI kan, karena Bank DKI punya izin payment gateway,” ujar Musa Emyus.

Oleh karena itu, Musa Emyus dan para warga melaporkan PT Transjakarta ke KPK, karena adanya kejanggalan dalam sistem baru TITO tersebut.

Leave a Comment