Heboh Pemerintah Akan Hapus BBM Pertalite dan Pertamax Pada Akhir Tahun 2027

Posted on by Admin Infinity

Related Post

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, saat ini Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang, pasalnya dengan adanya BBM maka roda transportasi akan dapat berjalan, mulai kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan masih banyak lagi.

Sebagai informasi bahwa BBM dikelompokan menjadi beberapa jenis dan  manfaat, mulai dari BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi.

Diketahui, BBM Subsidi adalah BBM yang mempunyai harga relatif lebih rendah dari pada harga pasar, karena mendapat bantuan subsidi dari pemerintah yang dibayarkan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan, BBM Non Subsidi adalah BBM yang mempunyai harga relatif lebih tinggi dari pada harga pasar, karena pemerintah tidak memberikan bantuan subsidi, maka perusahaan penyedia BBM bebas untuk menentukan harga dan dapat bersaing dengan sehat.

BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi terbagi lagi menjadi beberapa jenis dan kandungan yang berbeda-beda di dalamnya, berikut beberapa jenis dan kandungan yang ada di BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi:

1. BBM Subsidi

  • Biosolar
  • Pertalite

2. BBM Non Subsidi

  • Pertamax Turbo
  • Pertamina Dex
  • Dexlite
  • Pertamax
  • Pelumas Fastron
  • Bright Gas

Pemerintah memberikan subsidi BBM untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat menengah kebawah.

Sedangkan, BBM non subsidi diperuntukan untuk masyarakat yang mampu dan mempunyai kendaraan mewah atau mahal.

Tetapi pada realitanya, sampai saat ini masih banyak masyarakat mampu yang menggunakan BBM Subsidi.

BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi yang ramai dikalangan masyarakat yakni BBM Subsidi jenis Pertalite, dan BBM Non Subsidi jenis Pertamax.

Bahkan, berdasarkan data yang ada maka dijelaskan bahwa 78% konsumen Pertamina telah membeli dan menggunakan BBM Subsidi jenis Pertalite setiap tahunnya.

Namun, baru-baru ini, pemerintah mengklaim bahwa peredaran BBM Subsidi jenis Pertalite dan BBM Non Subsidi jenis Pertamax akan dihapuskan pada akhir tahun 2027.

Kabar tersebut dibagikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin.

Banyak warganet yang bertanya-tanya tentang kebenaran kabar tersebut, dan apa alasan pemerintah untuk menghapus BBM jenis Pertalite dan Pertamax.

 

Alasan Pemerintah

PT Pertamina (Persero) – Kompaspedia

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, pemerintah akan menghentikan peredaran BBM bersulfur tinggi di Indonesia, contoh BBM yang bersulfur tinggi ialah Pertamax dan Pertalite.

Sebagai informasi bahwa BBM bersulfur tinggi adalah BBM yang mempunyai kandungan tidak ramah lingkungan serta dapat mengganggu efektivitas sistem pengendalian emisi dan berkontribusi atau berdampak negatif terhadap udara.

Rachmat Kaimuddin menjelaskan, pemerintah telah merencanakan untuk menghapus BBM Bersulfur tinggi pada akhir tahun 2027 atau akhir tahun 2028.

Menurut Rachmat Kaimuddin, penghapusan BBM bersulfur tinggi akan dilakukan secara bertahap, dari daerah satu ke daerah lainnya.

Rachmat Kaimuddin mengaku bahwa pemerintah akan menggantikan BBM bersulfur tinggi tersebut ke BBM bersulfur rendah yang lebih ramah lingkungan.

Hal tersebut demi mendorong program pemerintah dalam menghilangkan polusi udara di Indonesia, khususnya Ibu Kota Jakarta yang pernah dinobatkan sebagai kota paling berpolusi di dunia.

Rachmat Kaimuddin menjelaskan, pembuatan BBM bersulfur rendah untuk menggantikan Pertamax dan Pertalite akan disesuaikan dengan mesin standar euro 4 dan 5 yang saat ini dipasang oleh pabrikan kendaran bermotor.

Disisi lain, Rachmat Kaimuddin juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir soal harga, pasalnya harga BBM bersulfur rendah akan disesuaikan dan disamaratakan seperti harga Pertamax dan Pertalite.

Pemerintah berkomitmen bahwa BBM bersulfur rendah tidak akan ada kenaikan harga, tetapi pemerintahlah yang akan menanggung kenaikan biaya produksi dan biaya subsidi.

COMMENTS

Leave a Comment