DPR Gelar Rapat Hak Angket Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, saat ini isu kecurangan Pemilu 2024 sangat menghebohkan masyarakat dan politikus di Indonesia.

Isu kecurangan Pemilu 2024 mulai muncul dan heboh sejak adanya film dokumenter berjudul “Dirty Vote 2024”.

Film tersebut menceritakan bahwa terdapat beberapa kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024, khususnya pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Setelah film tersebut viral, akhirnya banyak mahasiswa dan aktivis yang menggelar aksi demo dan menyalahkan kebijakan dari Presiden Joko Widodo.

Bahkan, Paslon Capres Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo juga mengatakan bahwa terdapat beberapa kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 ini, pasalnya suara yang didapatkannya sangat rendah, sedangkan suara PDIP sangatlah tinggi dari jumlah total TPS yang ada di Indonesia.

Paslon Capres Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo juga mengaku bahwa pihaknya akan menggulirkan hak angket untuk mengusut tuntas kecurangan yang ada di Pemilu 2024.

Sebagai informasi bahwa hak angket merupakan hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berimplikasi luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Diketahui, saat ini sudah ada Tiga Partai Politik Koalisi Perubahan yang sedang berupaya untuk mengumpulkan bukti dan saksi terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Tiga Partai Politik Koalisi Perubahan tersebut terdiri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilanj Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Karena banyak pihak yang menuntut menggulirkan hak angket, akhirnya pihak DPR menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.

Rapat paripurna tersebut merupakan rapat pertama yang digelar setelah diadakannya pencoblosan Pemilu 2024.

Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri oleh beberapa elite partai atau Fraksi partai yang juga tergabung dalam Anggota DPR.

Beberapa Fraksi partai juga memberikan tanggapan atau interupsi terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Fraksi yang hadir dalam rapat paripurna DPR tersebut ialah dari Fraksi Partai Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Fraksi Partai Gerindra.

 

Tanggapan Atau Interupsi Dari Beberapa Fraksi Partai

Usulan Digulirkan PDIP, PKS dan PKB, Hak Angket Masih Terjadi Pertentangan Fraksi di DPR - Timex Kupang

Aria Bima, selaku Anggota DPR Fraksi PDIP mengatakan, kami berharap agar pimpinan dapat menyikapi hal ini, dan pimpinan harus mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi (Hak Angket) agar kedepannya Pemilu dapat berkualitas.

Aus Hidayat Nur, selaku Anggota DPR Fraksi PKS mengatakan, beberapa masyarakat ingin DPR RI menyikapi dan menggunakan Hak Angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, dan terdapat beberapa masyarakat yang merasa ada masalah dalam Pemilu 2024.

Luluk Nur Hamidah, selaku Anggota DPR RI Fraksi PKB mengatakan, Pemilu tidak bisa dilihat dari sisi hasil saja, tetapi kita juga harus melihat sisi proses dalam Pemilu, apakah Pemilu sudah dijalankan sesuai dengan asas Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

 

Tanggapan Presiden Joko Widodo

Nama "Jokowi Dodo" Sempat Trending, Ini Asal Mula Presiden Dipanggil Jokowi Halaman all - Kompas.com

Presiden Joko Widodo mengatakan, hak angket merupakan tupoksi atau tugas dan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, jadi dirinya meminta agar hal tersebut dapat ditanyakan langsung ke parlemen, bukan ke Presiden.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengaku bahwa dirinya akan menjadi jembatan antar Partai Politik di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan agar komunikasi antar Partai Politik dan para tokoh bangsa dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik apapun.

 

Tanggapan Cawapres Nomor Urut 02 Gibran Rakabuming Raka

Soal Wacana Hak Angket Pemilu, Gibran Ucapkan Terima Kasih ke Ganjar

Cawapres Nomor Urut 02 Gibran Rakabuming Raka turut memberikan tanggapan terkait isu hak angket yang akan digulirkan oleh beberapa Parpol Koalisi.

Gibran Rakabuming Raka mengatakan, silahkan jika memang ada pihak yang akan menggulirkan hak angket terkait isu dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Gibran Rakabuming Raka juga mengaku bahwa segala masalah hak angket, kritikan, demo, dan surat-surat terbuka, semuanya akan ditampung oleh pihaknya dan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi.

 

Tanggapan Dari Fraksi Partai Gerindra Terkait Hak Angket

Kamrussamad Tegur Sri Mulyani, Mengapa Anggaran Perlindungan Sosial 2023 Turun?

Kamrussamad, selaku Anggota DPR Fraksi Gerindra mengatakan, saat ini masih banyak pengangguran di luar sana, dan aspirasi yang utama adalah terciptanya lapangan pekerjaan.

Kamrussamad juga mengaku bahwa banyak masyarakat yang sangat membutuhkan kerja, bukan membutuhkan hak angket.

Ujang Komarudin, selaku Pengamat Politik mengatakan, diriya melihat bahwa hak angket akan runtuh di tengah jalan, jadi hak angket akan layu dan tidak berkembang.

COMMENTS

Leave a Comment