Apakah Ada Korupsi Dalam Pembangunan Jalan Lampung ?

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, pada beberapa pekan yang lalu, Presiden Joko Widodo meninjau jalan yang rusak di Provinsi Lampung.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya ingin melihat langsung jalan rusak di Lampung yang pernah viral di sosial media.

Bahkan, banyak warga Lampung juga yang mention Presiden Joko Widodo di akun Instagramnya dan masyarakat ingin Presiden Joko Widodo datang langsung dan melihat betapa parahnya jalan di Lampung.

Setelah dilakukan peninjauan, ternyata memang benar bahwa jalan Lampung sangat parah dan tidak layak untuk dilewati oleh mobil dan motor.

Presiden Joko Widodo mengaku bahwa dirinya menolak tawaran untuk menaiki helikopter.

“Presiden ditawarkan heli itu justru balik bertanya, ‘kalau saya naik heli, bagaimana saya bisa merasakan jalanan yang rusak?’,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan.

“Waktu mendengar akan memakai heli itu, ‘nggak usah, nggak usah pakai heli, saya naik mobil aja’,” sambungnya.

Setelah Presiden Joko Widodo melakukan penjauan jalan yang rusak di Lampung tersebut, akhirnya jalan yang rusak di Lampung kembali viral dan trending di Twitter.

Bahkan, ada video yang memperlihatkan bahwa mobil sedan mewah RI 1 yang ditumpangi oleh Presiden Joko Widodo sempat kesulitan melewati jalan tersebut.

Dengan viralnya video tersebut, akhirnya banyak masyarakat dan selebritis yang menggiring opini bahwa terdapat korupsi pada pembangunan jalan Lampung tersebut.

Pengakuan Waketu MTI Djoko Setijowarno

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, rusaknya jalan di Lampung kemungkinan besar terjadi karena adanya tindakpidana penyelewangan dana pembangunan jalan atau korupsi.

“Jalas itu bukti proyek tidak sesuai kualitas. Di Lampung itu masih menerapkan Return Fee kepada para pemegang proyek,” ujar Djoko Setijowarno.

Djoko Setijowarno menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih menerapkan sistem Return Fee dalam proyek pembangunan jalan.

Menurut Djoko Setijowarno  sistem Return Fee tersebut sangat rawan dan besar resikonya untuk di korupsi.

“Saya bisa katakan jika saat ini hanya Jawa Tengah yang sudah tidak menerapka Return Fee untuk setiap proyek yang melibatkan swasta,” ujar Djoko Setijowarno.

“Gubernur Lampung pasti tidak mau mendeklarasikan tidak ada return fee. Karen memang itu ada dan itu menjadi budaya,” sambungnya.

Penjelasan Gubernur Lampung

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, rusaknya jalan di Lampung disebabkan oleh perusahaan.

Arinal Djunaidi mengaku bahwa ada banyak kendaraan perusahaan atau kendaraan pabrik yang muatannya melebihi batas dan jalan tidak kuat menampung tonasi kendaraan tersebut.

“Hanya satu yang saya minta karena sudah dibantu oleh Presiden, maka masyarakat sekitar serta pengusaha harus menjaganya,” ujar Arinal Djunaidi.

“Pengusaha harus menyadari kemampuan tonase, jangan berlebihan. Dan nanti akan dilakukan penertiban bersama polda,” sambungnya.

Arinal Djunaidi menegaskan bahwa bagi perusahaan yang tidak menaati aturan mengenai muatan kendaraan akan dikenakan sanksi tegas.

“Kita harus tegas mengenai ini, kalau tidak mau dilelang saja,” tutup Arinal Djunaidi.