Presiden Joko Widodo Marah Karena Anggaran Negara Habis Untuk Perjalanan Dinas

Berita Terkini – Baru-baru ini, warganet dihebohkan dengan kabar bahwa Presiden Joko Widodo marah karena uang anggaran habis untuk perjalanan dinas.

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa dirinya menemukan adanya Pemerintah Daerah (Pemda) yang menggunakan atau menganggarkan pengembangan UMKM sebesar Rp 2,5 miliar, tetapi Rp 1.9 miliar dipakai dan dihabiskan hanya untuk perjalanan dinas.

Presiden Joko Widodo menegaskan, perjalanan dinas apa yang menghabiskan uang sampai sebanyak itu.

Disisi lain, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa anggaran untuk rakyat itu ya harusnya disalurkan untuk rakyat, bukan malah dihabiskan untuk rapat dan perjalanan dinas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara mengenai anggaran perjalanan dinas tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, dirinya akan membuat peraturan baru agar tidak ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan atau mengambil keuntungan dari dana anggaran untuk masyarkat.

Sri Mulyani menjelaskan, pada beberapa hari kedepan, pihaknya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, atau disebut PMK Pengelolaan Anggaran. PMK tersebut disusun dengan menggabungkan 29 regulasi terkait yang ada saat ini.

Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Lisbon Sirait mengatakan, pihaknya akan membuat regulasi baru serta materi baru, hal tersebut dilakukan agar tidak ada kebocoran anggaran untuk membiayai perjalanan dinas yang tidak masuk akal jumlahnya.

“Penggabungan ini diharapkan menjadi sarana untuk mengurangi tumpang tindih atas banyaknya peraturan yang saat ini ada. Juga laporan-laporan bahwa sebagian besar anggaran itu untuk perjalanan dinas padahal perjalanan dinas itu bagian dari apa biaya aktivitas kan,” ujar Lisbon Sirait.

Lisbon Sirait menjelaskan, terdapat beberapa penjabaran tentang prinsip Belanja Berkualitas dalam peraturan baru nanti.

“Dalam PMK ini juga memuat pemberian penghargaan atau sanksi berdasarkan capaian kinerja anggaran Kementerian/Lembaga yang mencakup aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran,” ujar Lisbon Sirait.

“Saya harap hal ini menjadi langkah awal yang baik bagi kita untuk perbaikan tata kelola penganggaran dalam mencapai sinergi atas pengaturan terkait perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran,” sambungnya.

Presiden Joko Widodo Geram Dengan Pemda Yang Tidak Bertanggung Jawab

Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya heran karena ada anggaran yang tidak masuk akal, contohnya yaitu ada penggunaan anggaran untuk program penurunan stunting sebesar Rp 10 miliar.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, dalam anggaran stunting Rp 10 miliar tersebut hanya Rp 2 miliar yang digunakan dan dibelanjakan produk pangan untuk masyarakat.

Selanjutnya, sisanya yaitu Rp 8 miliar digunakan sebagai dana rapat dan perjalanan dinas.

“Bicara anggarannya, banyak yang gak bener, contoh ada anggaran stunting Rp 10 miliar, saya coba cek lihat betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Jangan dibayangkan ini dibelikan telor susu protein sayuran. Coba dilihat detil. Minggu lalu saya baru saja cek,” ujar Presiden Joko Widodo.

“(Anggaran) Rp 10 miliar untuk stunting. Saya cek, perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa apa bla bla bla Rp 2 miliar. Yang benar-benar beli telur ngga ada Rp 2 miliar. Kapan stunting mau selesai kalau caranya seperti ini?,” sambungnuya.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pemerintah harus lebih efektif dalam menggunakan anggaran, jadi biaya rapat dan perjalanan dinas harus dibuat seminimal mungkin agar dana dapat dialokasikan dengan benar untuk hal yang bermanfaat serta sesuai dengan program kerja pemerintah.

“Kalau Rp 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang lain-lain itu Rp 2 miliar, Rp 8 miliar itu (dibelikan) telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya seperti itu,” tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo Langsung Turun Tangan

Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya masih heran mengapa masih ada kebocoran anggaran, padahal pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan pengawasan langsung dilapangan.

Presiden Joko Widodo mengaku bahwa dirinya turun tangan langsung dan kerap blusukan untuk mellihat program kerja pemerintah apakah telah dilakukan dengan benar.

Tetapi, pada nyatanya dana anggaran justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas yang justru kurang perlu, dibandingkan dengan kepentingan rakyat.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah harus mementingkan kepentingan rakyat dan mensejahterahkan rakyat.

“Kenapa saya juga cek ke lapangan, turun ke bawah, saya pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat. Karena kita lemah di sisi itu, jika tidak diawasi, jika tidak dicek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati-hati, kita lemah di situ,” tutup Presiden Joko Widodo.