Presiden Joko Widodo Akan Netralisasi PNS di Pemilu 2024

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan memasuki pesta rakyat yaitu Pemilu 2024.

Banyak masyarakat, partai, dan politikus yang sudah tidak sabar menanti-nantikan Pemilu 2024 mendatang.

Diketahui, saat ini sudah ada sejumlah partai yang menggelar aksi kampanye dan bantuan sosial kepada masyarakat.

Pada beberapa pekan yang lalu warganet dan politikus sempat dihebohkan dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengklaim bahwa pemilu akan ditunda dan diundur menjadi tahun 2025.

Tetapi, pada beberapa hari yang lalu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari mengatakan, Pemilu akan digelar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yaitu pada tahun 2024.

Hasyim Asy’ari juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo resmi terdaftar sebagai calon pemilih pada Pemilu 2024 mendatang yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Oleh karena itu, Hasyim Asy’ari meyakini bahwa pemilu akan diselenggarakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan sejak awal yaitu pada tahun 2024.

Presiden Joko Widodo Pantau PNS

Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya akan turun lapangan dan memantau langsung apakah ada Aparatur Sipil Negara (ASN), alias PNS yang tidak jujur dalam Pemilu 2024 nanti.

Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk membantu menjaga dan mengawasi ASN di Pemilu 2024 mendatang.

Diketahui, saat ini telah banyak oknum ANS yang tidak jujur dan masih berbuat curang dan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo melakukan pemantauan langsung terhadap ASN pada Pemilu nanti, karena jangan sampai suara rakyat dimainkan oleh oknum ASN yang tidak bertanggung jawab.

“Kami diminta oleh Bapak Presiden untuk memastikan ASN tetap netral dan kami sudah melakukan MoU dengan Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu,” ujar Presiden Joko Widodo.

Dapat Merugikan Negara

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, netralisasi ANS atau PNS merupakan hal yang sangat penting dan wajib dijalankan.

Azwar Anas menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

“Netralitas ASN perlu dijaga karena sejatinya netralitas ASN pun diamanatkan di dalam undang-undang. Dalam UU Nomor 5/2014 ASN diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” ujar Azwar Anas.

Azwar Anas mengaku, sikap dan sifat ANS atau PNS yang tidak netral dan jujur maka akan sangat merugikan negara, pasalnya mereka hanya mencari keuntungan pribadi dengan jabatan yang ada.

“Kalau tidak netral, maka ASN tersebut menjadi tidak profesional dan target-target pemerintah di tingkat lokal maupun nasional tidak akan tercapai,” ujar Azwar Anas.

“Target kita ke depan (pelanggaran) ini tentunya akan kita minimalisir. Netralitas ini menjadi bagian penting yang sedang terus kita sampaikan ke ASN,” sambungnya.

Pemantauan Digital

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, bukan hanya sikap dan perilaku saat dilapangan saja yang akan diawassi, tetapi pihaknya akan melakukan pengawasan digital kepada para ASN.

Azwar Anas mengaku bahwa media sosial milik ASN nantinya akan diawasi satu-persatu untuk terhindar dari adanya pelanggaran netralisasi.

“Kampanye di media sosial juga kita pantau bersama, termasuk di media-media lainnya agar ASN ini bisa terhindar dari pelanggaran netralitas,” tutupnya.