Pemerintah Sebut BPJS Menjadi Pendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, banyak masyarakat yang mendaftar dan ikut menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bahkan, banyak juga artis dan selebritis terkenal yang juga turut mendaftar dan menjadi peserta BPJS tersebut.

Pemerintah mengklaim bahwa ada sebanyak 90,3 persen dari total penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Diketahui, angka tersebut sangatlah tinggi, pasalnya BPJS Kesehatan sendiri baru dibangun pada tahun 2014.

Direktur Eksekutif SEGARA Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan bahwa tingginya presentase kepesertaan BPJS Kesehatan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Piter Abdullah menjelaskan bahwa jika semakin tinggi jaminan kesehatan yang telah diberikan oleh suatu negara, maka pengeluaran masyarakat untuk berobat atau untuk kesehatan akan menurun dan nantinya akan dapat dialihkan ke daya konsumsi.

Dengan data tersebut maka pengeluaran dari 90 persen penduduk Indonesia sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, kesehatan masyarakat telah dijamin oleh BPJS Kesehatan, dan dana kesehatan masyarakat nantinya akan dapat disalurkan ke sektor konsumsi, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro.

“Meningkatkan layanan jaminan kesehatan universal health coverage menurunkan secara signifikan pengeluaran biaya kesehatan, bisa dipergunakan untuk belanja dan potensi meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Piter Abdullah.

Piter Abdullah mengaku bahwa beban minim pengeluaran masyarakat Indonesia untuk kesehatan hampir sama dengan Malaysia. Meski di satu sisi, pengeluaran kesehatan masyarakat Thailand disebut Piter masih lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia.

Piter Abdullah menganalisis bahwa kondisi diatas terjadi bukan karena layanan BPJS Kesehatan yang belum optimal namun beberapa faktor yang membatasi cakupan JKN seperti perbaikan pelayanan di rumah sakit.

“Sebenarnya bukan perbaikan dari BPJS-nya justru tuntutannya adalah bagaimana kita memperbaiki layanan rumah sakitnya,” ujar Piter Abdullah.

Piter Abdullah menjelaskan bahwa ada faktor lain juga yaitu ketimpangan kualitas layanan kesehatan di wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah layanan kesehatan yang belum terjangkau di daerah-daerah miskin, dan terpencil.

“BPJS sudah menyediakan layanan yang sudah baik tapi karena ketidakmerataan ini masih banyak masyarakat kita yang harus memilih di luar layanan BPJS Kesehatan dan ini yang menyebabkan biaya kesehatan masyarakat kita masih relatif tinggi,” ujar Piter Abdullah.

JKN Jadi Raja Asuransi Sosial Single Provider di Dunia

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu asuransi sosial single provider terbesar di dunia.

Banyak negara yang menerapkan JKN sebagai asuransi sosial single provider, dan terbukti bahwa JKN mempunyai dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

“Program JKN adalah asuransi sosial single provider terbesar di dunia, tidak pernah terbayangkan dalam waktu pendek kita bisa mencapai hasil seperti sekarang ini,” ujar Yustinus Prastowo.

Yustinus Prastowo mengaku bahwa dampak dari program JKN ini sangat hebat, pasalnya dapat menguntungkan masyarakat dan menguntungkan negara.

“Sama halnya dia boleh berharap ketika jatuh sakit akan dirawat oleh negara. Nah itulah manifestasi dari ide besar di balik program JKN ini. Jadi, saya ingin mengaitkan antara pembayaran pajak dengan asuransi sosial ini,” ujar Yustinus Prastowo.

“Cost ini komitmen dan visi bernegara kita, berapapun negara harus siap. Maka prinsip JKN adalah gotong royong, seperti pajak yang mampu membayar, yang lebih mampu bayar lebih tinggi yang tidak mampu dibantu,” sambungnya.

Alokasi Pajak

Yustinus Prastowo mengatakan, dengan adanya uang pajak yang telah didapatkan dari masyarakat maka nantinya akan dialokasikan ke pembayaran iuran BPJS untuk 96 juta jiwa.

Yustinus Prastowo mengaku bahwa tanpa bantuan uang pajak, negara tidak bisa membantu rakyatnya untuk membayar iuran kesehatan.

“Ini dahsyat loh luar biasa, tapi kita dengar kita lihat hanya soal layanan. Yang patuh itu jarang grundel (ngomel) sebenarnya dia lebih bisa maklum, yang selalu ribut itu biasanya yang nggak bayar pajak,” ujar Yustinus Prastowo.

“Anggaran kesehatan tahun 2022 mencapai 176,7 triliun, ini bukan angka kecil insentif nakes dan yang jelas tidak sekedar kuratif preventif dan promotif termasuk afirmasi untuk menurunkan angka stunting. Ini juga menjadi bagian tidak terpisahkan bagaimana kita mendukung ekosistem kesehatan yang baik,” sambungnya.

Yustinus Prastowo berharap kepada agar selalu wajib dan patuh terhadap pajak, pasalnya pendapatan pajak negara nantinya juga akan dialokasikan dan akan bermanfaat juga bagi masyarakat.