Presiden Joko Widodo Sebut Freeport Mayoritas Milik Indonesia, Bukan Amerika

Berita Terkini – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan program hilirisasi industri di Tanah Air.

Presiden Joko Widodo atau yang biasa disapa dengan Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan pemberhentian ekspor hasil tambang yang berupa konsentrat tembaga pada tahun 2023 ini.

Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa saat ini saham milik PT Freeport Indonesia telah diakuisisi 51 persen oleh Indonesia.

“Ingat, Freeport itu mayoritas sudah milik kita. Jangan terbayang-bayang Freeport itu milik Amerika, sudah mayoritas kita miliki,” ujar Presiden Joko Widodo.

Diketahui, penghentian ekspor hasil tambang yang berupa konsentrat tembaga pada tahun 2023 ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo saat dirinya meninjau progres pembangunan smelter milik Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

“Bentar lagi mau saya umumkan, tembaga stop tahun ini. Karena saya cek kemarin, smelter Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Jadi berani kita stop,” ujar Presiden Joko Widodo.

Bukan hanya itu, ternyata Presiden Joko Widodo juga menerapkan kebijakan bahwa larangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada 2023 mendatang. Presiden Joko Widodo juga memberikan alasan  kenapa kebijakan itu ditempuh.

“Bauksit, kenapa harus kita stop. Saya berikan contoh saja. Indonesia ini ekspor bahan mentah bauksit, ekspor ore-nya. Kita nomor 3 di dunia, mentahan yang kita ekspor,” ujar Presiden Joko Widodo.

“Tapi, ekspor alumunium kita nomor 33. Mentahnya nomor 3, kok barang setengah jadi/jadinya nomor 33? Apalagi ekspor panel surya kita nomor 31, padahal bahannya ada di sini,” sambungnya.

Presiden Joko Widodo mengaku bahwa negara kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar bahkan hingga ratusan kali lipat jika hasil tambah atau hasil freeport diolah di dalam negeri.

“Kalau kita kerjakan panel surya, nilai tambahnya sampai 194 kali. Kenapa berpuluh-puluh tahun tidak kita lakukan, apa yang salah dari kita. Kita terlalu nyaman dengan ekspor mentahan, karena memang paling cepat dapat duitnya, dan tidak pusing pikirannya,” ujar Presiden Joko Widodo.

 

Kontrak Vale-Freeport

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ia telah memanggil para menteri untuk melakukan rapat dan membahas tentang kontrak karya di bidang minyak dan pertambangan. Diantaranya British Petroleum (BP), Vale, dan Freeport Indonesia.

“Kami tadi rapat membahas beberapa hal terkait dengan perpanjangan beberapa kontral karya yang harus dilakukan perhitungan kembali seperti BP kemudian Vale, kemudian ada juga diskusi tentang bagaimana kelanjutan Freeport. Itu tadi kami diskusikan semuanya,” ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya masih melakukan analisa apakah kontrak tersebut perlu diperpanjang atau tidak.

“Masih dalam diskusi, masih dalam tahap diskusi karena kita harus mengkaji semuanya. Karena investasi di bidang minyak maupun di bid pertambangan itu kan ndak bisa dua tahun udah mau putus atau 3 tahun baru kita putuskan. Eksplorasi memakan waktu 10-15 tahun dan itu investasinya harus dilakukan sekarang,” ujar Bahlil Lahadalia.

Bahlil Lahadalia juga mengaku bahwa Indonesia masih membutuhkan investasi penanaman saham dari negara lain, pasalnya investasi merupakan hal yang berdampak positif dan jangka panjang.

“Ya kecepatan negara dalam merespon kebutuhan para investor ini sangat penting, tapi yang terpenting adalah sekarang itu orang mencari investasi susah sekarang, yang sudah eksisting kita harus betul-betul bisa mengawal dengan baik,” ujar Bahlil Lahadalia.

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini pihak Vale, BP, dan Freeport Indonesia telah memberikan lampu hijau untuk melakukan perpanjangan kontrak.

“BP sudah ada lampu hijau lah BP, untuk perpanjangan. Teknisnya nanti disampaikan menteri ESDM. Waktunya ya, sesuai undang-undang aja,” ujar Bahlil Lahadalia.

 

Hilirisasi

 

Bahlil Lahadalia mengatakan, hal yang paling penting dan terutama dalam aspek industri pertambangan dan minyak di Indonesia yaitu hilirisasi.

Hilirisasi merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki oleh suatu negara.

“Yang terpenting adalah dari semua produksi baik itu oil dan gas, maupun pertambangan kita dorong ke hilirisasi. Hilirisasi dan keterlibatan BUMN dan BUMN. Jadi nggak bisa lagi kita memberikan opsi perpanjang tapi tidak melibatkan BUMN atau BUMD, dan harus negara mengambil peran secara maksimal,” tutupnya.