Pemerintah Membatalkan Kenaikkan Harga Tiket Candi Borobudur Rp 750 Ribu

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, beberapa hari lalu pemerintah mengumumkan bahwa harga tiket masuk Candi Borobudur dinaikkan menjadi Rp 750 ribu.

Banyak warganet yang protes dan tidak terima dengan kenaikkan harga tersebut, pasalnya harga tersebut tergolong sangat mahal.

Namun, baru-baru ini, pemerintah mengumumkan lagi bahwa kenaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur ditunda.

Ganjar Pranowo, selaku Gubernur Jawa Tengah, mengklaim bahwa kenaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur resmi dibatalkan.

Ganjar Pranowo mengusulkan penundaan kenaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur tersebut kepada Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut Binsar Pandjaitan, menerima usulan dari Ganjar Pranowo, dan setuju jika kenaikkan harga tiket diendap atau ditunda terlebih dahulu.

“Saya sampaikan kepada beliau, ini banyak yang protes, menurut saya diendapkan dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, di-postpone dulu, dan memang TWC (Taman Wisata Candi) sama balai sedang komunikasi, maka masyarakat tidak perlu resah. Itu penting untuk disampaikan,” ujar Ganjar Pranowo.

Pendapat Pengamat Ekonomi

Ronny P Sasmita, selaku Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution mengatakan, pemerintah seharusnya mengatur terlebih dahulu kategori pariwisata sebelum manikkan harga tiket Candi Borobudur.

Ronny P Sasmita juga mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan edukasi terkait pariwisata kepada masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat tidak salah menafsirkan ketika tarif dan aturan baru diterapkan.

“Pemerintah sudah tepat menunda menerapkan aturan tersebut. Pertama, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan literasi pariwisata dulu kepada publik tentang perbedaan kategori yang melekat pada bangunan Candi Borobudur dan Kawasan Candi Borobudur,” ujar Ronny P Sasmita.

Menurut Ronny P Sasmita, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi mengenai kategori destinasi wisata, zonasi, jenis-jenis, dan treatment yang berlaku.

“Agar ada rule of the game yang jelas di satu sisi dan ada kesadaran publik atas urgensi menjadi destinasi “special interest” seperti Candi Borobudur atau Pulau Komodo, misalnya,” ujar Ronny P Sasmita.

Menunggu Waktu Yang Tepat

Ronny P Sasmita mengatakan, sebelum menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur, sebaiknya pemerintah menunggu waktu yang tepat agar dapat diterima oleh masyarakat terlebih dahulu.

“Pemerintah perlu waktu untuk menjelaskan kepada publik terkait perbedaan ‘naik ke bangunan candi’ dan ‘masuk ke kawasan Candi Borobudur’, dan dalam penjelasan Bapak Luhut di sosial medianya tidak dibahas, sehingga memunculkan kesan bahwa tarif Rp 750 ribu seolah-olah adalah tarif masuk kawasan,” ujar Ronny P Sasmita.

“Memang menurut beberapa penelitian, ada batas maksimal ideal untuk pengunjung yang ingin menaiki bangunan Candi Borobudur agar tingkat kerusakannya bisa diturunkan ke level minimal, yakni sekitar 1200 orang per hari,” sambungnya.

Ronny P Sasmita mengaku, masyarakat salah paham mengenai peraturan dan jenis-jenis destinasi Candi Borobudur.

“Karena aturan yang masih kabur tersebut, antara kawasan Candi Borobudur yang berkategori ‘Mass Tourism’ dengan bangunan Candi Borobudur yang berkategori ‘Special Interest Tourism’ menjadi tidak jelas. Padahal kedua kategori ini memerlukan treatment yang berbeda dan semestinya di-back up dengan aturan yang berbeda pula,” ujar Ronny P Sasmita.

Solusi Dari Pengamat Ekonomi

Ronny P Sasmita, memberikan solusi dari sudut pandangnya mengenai kenaikkan harga tiket Candi Borobudur.

Ronny P Sasmita mengatakan, menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur menjadi Rp 750 ribu, memang menjadi solusi yang tepat untuk menjaga kelestarian candi.

Namun, perlu diketahui dalam bangunnan Candi Borobudur tersebut terdapat area bermain anak, spot kuliner, area foto, dan taman, area-area ini masih masuk kedalam kategori Mass Tourism yang aturan bermainnya jauh lebih longgar, dan harganya relatif terjangkau.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bedanya “Mass Tourism”, dan “Special Interest Tourism”.

“Sementara kawasan Candi yang terdiri dari taman, spot kuliner, area bermain anak, area selfie, dan sejenisnya masuk kategori Mass Tourism yang aturan mainnya jauh lebih longgar dan sudah terbilang masuk akal jika ditarif normal,” ujar Ronny P Sasmita.

“Nah, kita tidak pernah mendengar pemerintah mengedukasi publik dengan bahan literasi pariwisata semacam ini, tapi tiba-tiba diterapkan tarif tinggi untuk naik ke bangunan candi. Jadi wajar banyak yang kurang bisa menerima. Karena kesan pertamanya, antara tiket masuk dan tiket naik Candi dianggap sama oleh publik,” tutupnya.