Pemerintah Kota Tangerang Berikan Bansos Dampak BBM Ke Warga Disabilitas

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, harga BBM Subsidi dan Nonsubsidi mengalami kenaikkan.

Diketahui, ada 3 jenis BBM yang mengalami kenaikkan harga yaitu BBM subsidi jenis Pertalite Rp 10.000, BBM nonsubsidi jenis Pertamax Rp 14.500, dan BBM jenis Solar subsidi Rp 6.800.

Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM.

Bahkan di berbagai kota-kota besar masyarakat melakukan gerakan demo untuk menuntut kenaikkan harga BBM.

Dengan adanya kenaikkan harga BBM tersebut, Pemerintah Kota Tangerang berupaya memberikan bansos dampak kenaikkan harga BBM untuk warga disabilitas atau kebutuhan khusus.

Bantuan Sosial tersebut telah disalurkan ke 13 Kecamatan se-Kota Tangerang.

Arief R Wismansyah, selaku Wali Kota Tangerang mengatakan, bantuan sosial diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu dan berkebutuhan khusus.

“Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu masyarakat,” ujar Arief R Wismansyah.

Mulyani, selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang mengatakan, untuk saat ini bantuan sosial masih ditujukan kepada warga disabilitas.

“Sebanyak 246 paket akan kita bagikan ke penyandang disabilitas di 13 kecamatan se Kota Tangerang. Selain kita bagikan di kantor kecamatan, kita lakukan door to door juga,”

Mulyani menyebutkan bahwa pemberian bantuan sosial dampak kenaikkan harga BBM tersebut akan diberikan selama 3 hari kedepan, sejak tanggal 6 September – 8 September mendatang.

 

Mendagri Meminta Pemda Untuk Salurkan Bansos

Mendagri Wacanakan Program Studi Banding Kepala Daerah ke Singapura

Tito Karnavian, selaku Menteri Dalam Negeri memerintahkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat menyalurkan bansos yang ada ke masyarakat yang kurang mampu.

Tito Karnavian mengatakan, ada sebanyak Rp 12 triliun bantuan sosial secara nasional yang belum dibelanjakan Pemda.

“Dari Pemda ada anggaran belanja tak terduga, kurang lebih Rp 12 triliun,” ujar Tito Karnavian.

“Mata anggaran bansos dari dinas sosial dalam catatan Kemendagri di seluruh daerah kurang lebih Rp 7 triliun,” sambungnya.

Selanjutnya, Tito Karnavian mengatakan bahwa ada sebanyak Rp 68 triliun anggaran dana desa yang belum tersalurkan sepenuhnya.

Tito Karnavian berharap sisa dari anggaran dana desa tersebut dapat disalurkan untuk bantuan sosial terdampak dari kenaikkan harga BBM.

“Dari Rp 68 triliun (anggaran dana desa), yang sudah tersalurkan dari pemerintah pusat Rp 49 triliun. Masih ada Rp 19 triliun yang bisa digunakan,” tutupnya.

Leave a Comment