- Update BNPB Terkait Jumlah Korban Jiwa Banjir Bandang dan Tanah Longsor Pulau Sumatera
- Menteri ESDM Bahlil Cabut Izin Usaha Tambang Ilegal Secara Massal, Imbas Bencana di Sumatera Utara
- Sido Muncul Tingkatkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan Hingga 91 Persen, Berikut Penjelasannya
- Menko Airlangga Sebut Peningkatan Ekonomi Kuartal III Akan Jadi Penentu Perhitungan UMP 2026
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Sebut Indonesia-Afrika Mempunyai Historis Hubungan Kerja Sama Yang Kuat
Pemerintah Dukung Manajemen Risiko di Berbagai Sektor Pembangunan Nasional
Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, saat ini pemerintah sedang berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.
Sebagai informasi bahwa saat ini negara Indonesia juga telah mempunyai cita-cita untuk menjadi Negara Maju Indonesia Emas 2045.
Diketahui, terdapat beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh negara Indonesia jika ingin berubah menjadi negara maju, syarat dan kriteria tersebut meliputi pendapatan per kapita yang tinggi, tingkat kesehatan yang baik, tingkat kemiskinan dan kelaparan rendah, tingkat hutang rendah, kualitas SDM yang tinggi, tingkat inovasi teknologi yang tinggi dan terbarukan, stabilitas ekonomi serta politik terjaga dengan baik, dan pembangunan infrastruktur yang modern dan maju.
Untuk dapat meraih cita-cita sebagai negara maju Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo Subianto dan Para Menteri Kabinet Merah Putih telah menggelar sejumlah program prioritas atau program unggulan.
Program unggulan yang dimkasud adalah meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), program tiga juta rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis (CKG) atau Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Penuntasan tuberkulosis (TBC), Pembangunan rumah sakit berkualitas, Lumbung pangan, dan Pembangunan bendungan serta irigasi.
Untuk dapat mewujudkan seluruh program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maka pemerintah harus menerapkan manajemen risiko yang kuat dalam proses realisasinya.
Terlebih lagi, saat ini kondisi perekonomian global sedang tidak baik-baik saja, dan beberapa negara di dunia juga telah mengalami krisis pangan serta inflasi yang tinggi.
Oleh karena itu, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) perlu diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan nasional telah berjalan dengan lancar dan mampu beradaptasi dengan adanya ketidakpastian global serta tantangan nyata di berbagai sektor.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pembangunan nasional harus mempunyai pondasi yang kuat dalam segala prosesnya, seperti perencanaan yang matang, akuntanbilitas, dan evaluasi proyek secara berkala.
Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Prakosa Grahayudiandono mengatakan, manajemen risiko merupakan proses penting yang harus dilakukan sebelum memutuskan kebijakan, dan saat ini pemerintah berkomitmen untuk menerapkan pendekatan manajemen risiko di pondasi paling utama dalam perencanaan pembangunan nasional.
Prakosa Grahayudiandono menjelaskan, penerapan pendekatan manajemen risiko telah tertuang resmi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.
Menurut Prakosa Grahayudiandono, terdapat banyak manfaat yang didapatkan jika pemerintah menerapkan manajemen risiko dalam pembangunan nasional, manfaat tersebut meliputi mengurangi kerugian finansial dan operasional, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperbaiki efisiensi, dan meningkatkan reputasi serta kepercayaan investor.
Tanggung Jawab Bersama
.jpg)
Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Prakosa Grahayudiandono mengatakan, pemerintah perlu melakukan pendekatan kerja sama dengan berbagai pihak, karena manajemen risiko adalah tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah saja.
Prakosa Grahayudiandono menjelaskan, pihak yang dimaksud ialah seperti pemerintahan, para akademisi, para pelaku usaha, dan masyarakat sipil.
Menurut Prakosa Grahayudiandono, dengan adanya kerja sama lintas sektor, maka manajemen risiko pembangunan nasional akan dapat segera terwujud, dan kita semua dapat mengetahui tentang dampak positif dan negatif dari pembangunan nasional tersebut, alhasil kita dapat meminimalisir atau mengendalikan risiko yang ada dari dampak negatif tersebut.
Prakosa Grahayudiandono mengaku bahwa pendekatan penerapan manajemen risiko bukan hanya menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap krisis saja, melainkan juga dapat berorientasi terhadap pencegahan serta inovasi, dan dengan adanya manajemen risiko, maka kita dapat mengetahui tentang sebab dan akibat dari kebijakan yang akan ditentukan.
Disisi lain, Prakosa Grahayudiandono juga menegaskan bahwa manajemen risiko memang sangat penting dan tidak bisa disepelekan, pasalnya manajemen risiko sangat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan.