DPR Minta Pembangunan IKN Dikaji Ulang Terkait Efisiensi Anggaran

Posted on by Admin Infinity

Related Post

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, saat ini Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mempunyai beberapa program untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia dan meningkatkan roda perekonomian nasional.

Sebagai informasi bahwa beberapa program unggulan dalam masa pemerintahan Prabowo-Gibran ialah meliputi program makan siang bergizi gratis, hilirisasi, meningkatkan produk lokal, membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Diketahui, beberapa program unggulan tersebut dapat tercapai dengan beberapa upaya dan bantuan atau campur tangan dari pihak luar, seperti pihak swasta dan negara lain.

Beberapa pekan yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah resmi bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba untuk berkomunikasi terkait hubungan kerjasama Indonesia-Jepang dalam sektor bilateral, regional, dan multilateral.

Pertemuan tersebut membuahkan hasil yang maksimal, dan negara Jepang berkomitmen ingin membantu Indonesia dalam menerapkan program makan siang bergizi gratis.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa negara Jepang adalah negara yang berhasil dalam menerapkan program makan siang bergizi gratis bagi para masyarakatnya, dan Jepang mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam program tersebut.

Oleh karena itu, saat ini kita patut bersyukur karena Jepang telah berkomitmen ingin membantu kita dalam menyukseskan program makan siang bergizi gratis.

Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa negara Indonesia sangat terbuka luas bagi para negara asing yang ingin berkontribusi atau melakukan investasi di Indonesia, pasalnya dalam beberapa tahun kedepan, negara Indonesia akan menjadi negara maju dan menjadi pusat perdagangan dunia.

Beberapa pakar ahli mengatakan bahwa program makan siang bergizi gratis tidak akan terwujud jika kita hanya mengandalkan bantuan negara asing saja, tetapi kita sebagai negara Indonesia atau pihak internal harus berjuang semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan program tersebut.

Saat ini pemerintah telah mempunyai beberapa rencana atau langkah untuk mewujudkan program makan siang bergizi gratis, salah satu langkah tersebut yakni dengan melakukan pemangkasan anggaran yang tidak perlu atau efisiensi anggaran.

Upaya pemerintah tentang efisiensi anggaran tersebut telah sesuai dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Setelah dilakukan pemangkasan anggaran yang kurang perlu atau melakukan efisiensi anggaran, akhirnya banyak lini pemerintahan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditutup permanen dan melakukan PHK masal, salah satunya yakni seperti TVRI atau RRI.

Bukan hanya pihak TVRI dan RRI saja, tetapi saat ini ada beberapa lini pemerintahan yang juga terkena dampak negatif dari efisiensi anggaran.

Kebijakan tentang efisiensi anggaran tersebut menuai banyak pro dan kontra dari sejumlah masyarakat dan politikus Tanah Air.

Baru-baru ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bambang Haryo Soekartono mengatakan, efisiensi anggaran memanglah bagus dan harus dilakukan guna mendongkrak perekonomian Indonesia dan menghentikan pengeluaran yang tidak perlu.

Menurut Haryo Soekartono, efisiensi anggaran bukan hanya diterapkan di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja, tetapi efisiensi anggaran juga harus diterapkan di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jika dilihat dari data yang ada, saat ini banyak karyawan proyek IKN yang mengeluh dan bersaksi bahwa IKN sudah hampir mangkrak dan hampir ditinggalkan.

Haryo Soekartono menjelaskan, saat ini Presiden Prabowo Subianto harus mengkaji ulang tentang proyek pembangunan IKN, dan jika memang kurang perlu maka pembangunan harus dijeda atau dihentikan terlebih dahulu, guna memprioritaskan program makan siang bergizi gratis Prabowo-Gibran.

 

Anggaran Membengkak

Intiland (DILD) Ungkap Alasan Bangun 109 Rumah dan 41 Apartemen di IKN dengan Investasi Rp33 Triliun | StockWatch

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bambang Haryo Soekartono mengatakan, anggaran pembangunan IKN sangat membengkak, dan nominalnya sangat fantastis.

Berdasarkan data yang ada, maka pembangunan IKN membutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun rupiah, dan 50 persen dari anggaran tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terlebih lagi, tahap pembangunan IKN juga dikabarkan sedang tidak baik-baik saja, mengingat bahwa beberapa pekan yang lalu, Ketua Otorita IKN sempat mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas.

Bambang Haryo Soekartono menjelaskan, saat ini Presiden Prabowo Subianto harus melakukan evaluasi secara keseluruhan tentang tahap pembangunan IKN.

Bambang Haryo Soekartono mengaku bahwa saat ini ada masalah yang lebih penting dari sekedar mengurus pembangunan IKN, masalah yang lebih penting tersebut meliputi, menyukseskan program makan siang bergizi gratis, memberikan subsidi gas, memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat kurang mampu, dan lainnya.

Disisi lain, Bambang Haryo Soekartono juga berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat bertindak dengan bijak dan mementingkan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi.

COMMENTS

Leave a Comment