BPS Umumkan Penduduk Miskin di Indonesia Telah Mencapai 25,27 Juta Jiwa Per Maret 2024

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, saat ini negara Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.

Sebagai informasi bahwa sumber daya alam Indonesia terdiri dari berbagai sektor, seperti kelautan, pertambangan, tanah, gas bumi, mineral, angin, pasang surut arus laut, hewan, udara, dan pariwisata.

Meskipun telah dikenal mempunyai sumber daya alam yang melimpah, tetapi pada realitanya sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan jauh dari kata sejahtera,

Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, mengapa mereka masih hidup dalam kemiskinan, padahal mereka lahir dan hidup diatas Tanah Air Indonesia yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah.

Diketahui, kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pembangunan yang belum merata, upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa saat ini penduduk miskin di Indonesia telah mencapai 25,27 juta jiwa per Maret 2024.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi dalam konferensi pers di Jakarta, pada Senin, 1 Juli 2024.

Imam Machdi menjelaskan, angka kemiskinan pada Maret 2024 tersebut lebih rendah atau menurun sekitar 0,33 persen dibandingkan dengan Maret 2023.

Imam Machdi juga menjelaskan bahwa angka kemiskinan pada Maret 2024 sudah jauh lebih rendah dan menurun dibandingkan dengan sebelum adanya Pandemi Covid-19 beberapa tahun yang lalu.

Pihak BPS menilai bahwa berdasarkan pantauan wilayah, maka pada Maret 2024, penduduk miskin masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera, dan  penurunan tingkat kemiskinan terbesar terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 0,57 persen poin dari 13,29 persen pada Maret 2023 menjadi 12,72 persen pada Maret 2024.

Dengan perkembangan pantauan wilayah tersebut, maka jumlah penduduk miskin turun 3,06 juta jiwa atau turun 2,22 poin persentase dalam 10 tahun terakhir. Atau data-rata penduduk miskin turun 300 ribu orang per tahun.

 

Tanggapan Menkeu Sri Mulyani

 

Menkeu Sri Mulyani Ungkap Sejumlah Permasalahan yang Dihadapi Negara Berkembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut memberikan tanggapan mengenai angka penduduk miskin di Indonesia.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2023 telah mencapai Rp 714,6 triliun rupiah, dan 51,2 persennya telah disalurkan kepada masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia.

Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 14,7 triliun ada 9,9 juta keluarga penerima manfaat, dan kartu sembako Rp 16,1 triliun untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selanjutnya, pemerintah juga telah memberikan bantuan sebesar Rp 19,3 triliun bagi 96.7 juta jiwa masyarakat untuk program bantuan Penerima Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut Sri Mulyani Indrawati, saat ini masyarakat dapat menggunakan layanan kesehatan pemerintah secara gratis, khususnya bagi para masyarakat miskin dan rentan.

Selanjutnya, terdapat bantuan benih, mulsa, dan pupik organik Rp 365,6 miliar untuk 69.021 unit equivalen ha kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai, alat dan mesin pertanian Rp 163,2 miliar lewat 120 traktor dan 100 cultivator, bantuan ternak Rp 57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor hewan ternak. Kemudian bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp 14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor.

Selanjutnya dalam bidang pendidikan, pemerintah juga memberikan bantuan anggaran Rp 5,3 triliun kepada 9,6 juta siswa untuk program Indonesia Pintar, dan Rp 5,8 triliun untuk program KIP kuliah bagi 692 ribu mahasiswa.

Terakhir, pemerintah juga memberikan bantuan melalui Kementerian Agama juga memberikan dana BOS (biaya operasi sekolah) Rp 5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,78 triliun untuk 192 PTN.

Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa saat ini tujuan dan program utama pemerintah adalah menyejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan.

Hal tersebut selaras dengan adanya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

COMMENTS

Leave a Comment