Banyak Pejabat Nakal di Lingkungan Kemenkeu, Apakah Tanda Tukin Masih Kurang, dan Keamanan Lemah?

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, saat ini banyak pejabat yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi atau gratifikasi.

Diketahui, pejabat yang tertangkap tersebut rata-rata muncul dari lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kasus dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kemenkeu ialah mulai dari kasus Rafael Alun Trisambodo mantan Dirjen Pajak, lalu yang terakhir Kepala Kantor Bea Cukai Makassar ditemukan mempunyai harta yang tak wajar dan memiliki rumah mewah di Kawasan Cibubur, Jakarta Timur dan harta tersebut tidak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Sejumlah kasus korupsi yang ada di lingkungan Kemenkeu tersebut membuat warganet dan politikus bertanya-tanya apakah nilai tunjangan kinerja (tukin) kurang ?, sehingga para pejabat Kemenkeu melakukan korupsi.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan pemberian remunerasi kepada aparatur sipil negara (ASN) atau PNS memang perlu dievaluasi. Sebab, itu terpantau belum efektif meminimalisir aksi korupsi dan sejenisnya.

“Memang nganu, menurut saya sih soal remunerasi ini harus dievaluasi. Jadi enggak ada gunanya dia sebagai kementerian sultan yang selama ini dapat besar, tapi juga masih begitu,” ujar Trubus Rahadiansyah.

“Artinya tunjangan kinerja besar itu tidak menjamin bahwa mereka akhirnya tidak berperilaku koruptif. Jadi yang penting menurut saya adalah penegakan hukum. Jadi aturannya ditegakkan, ya mereka (oknum yang terlibat) dikasih sanksi,” sambungnya.

Trubus Rahadiansyah mengatakan, jika memang peraturan dan evaluasi yang diberikan oleh KPK belum cukup untuk memberantas korupsi di lingkungan Kemenkeu, maka besaran tunjangan PNS disamaratakan saja.

“Ini harus dievaluasi. Maksudnya diperbaiki, dibenahi lagi, kalau perlu yang dicabut aja (tukin gede). Semua ASN kan sama, enggak perlu merasa paling berjasa terhadap negeri ini. Ujung-ujungnya kan mereka tetap korupsi,” ujar Trubus Rahadiansyah.

Minta Sri Mulyani Bergerak Seperti Erick Thohir

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, Sri Mulyani harus meniru pergerakan Erick Thohir dalam membasmi korupsi di lingkungan BUMN.

Sebelumnya, Erick Thohir, selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), telah mengeluarkan kebijakan bahwa dirinya bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus korupsi yang ada di lingkungan BUMN.

Oleh karena itu, Trubus Rahadiansyah menyarankan Sri Mulyani untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberantas korupsi di lingkungan Kemenkeu.

“Kalau menurut saya harus berkolaborasi dengan penegak hukum. Jadi misalnya seperti apa yang dilakukan pak Erick Thohir mendatangkan Kejaksaan Agung,” ujar Trubus Rahadiansyah.

“Awasi langsung. Jadi tidak perlu menutup-nutupi. Selama ini kan Menteri Keuangan kesannya denial, denial terus. Jadi masyarakat tuh agak sedikit geram juga. Tapi ternyata muncul terus. Akhirnya kasus itu datang silih berganti,” sambungnya.

Trubus Rahadiansyah menjelaskan bahwa seharusnya Menteri Keuangan Sri Mulyani harus membenahi semua struktur dan pengendalian internalnya mulai dari akarnya.

“Kalau menurut saya dia (Sri Mulyani) harus segera melakukan pembenahan mendasar. Jadi tidak hanya aturan-aturan yang dibenahi, tapi orang-orangnya diganti. Strukturnya sampai mendasar,” ujar Trubus Rahadiansyah.

Pendapat Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo mengatakan, kasus korupsi di Indonesia masih sangat merajalela, dan bahkan banyak terjadi di lingkungan Kemenkeu.

Presiden Joko Widodo berharap agar penegak hukum dapat menindaktegas keadilan dan mencegah kasus korupsi terjadi.

“Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan beberapa hari lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri,” ujar Presiden Joko Widodo.

“Hal ini sudah kita rapatkan 2 kali dan akan menjadi koreksi terus-menerus dari pemerintah untuk memperbaiki Bahwa itu akan memperngaruhi investasi di Indonesia, saya rasa tidak,” sambungnya.

Penjelasan Kepala KPK

Ali Fikri, selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK mengatakan, saat ini pihak KPK masih berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas kasus korupsi di lingkungan pemerintah.

Ali Fikri juga menjelaskan bahwa pihaknya meminta bantuan dan sinergi terhadap beberapa pemangku kepentingan untuk senantiasa melaporkan jika ada indikasi korupsi di lingkungan pemerintah.

“Kasus korupsi menjadi tanggung jawab dan sekaligus peran bagi bersama. oleh karena itulah KPK senantiasa mendorong penguatan kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia,” ujar Ali Fikri.