Menhub Meminta Maaf Karena Arus Mudik Lebaran Belum Dapat Berjalan Dengan Lancar

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, Lebaran tahun ini, Pemerintah telah mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik atau pulang kampung.

Hal ini dapat dilakukan karena, angka kasus Covid-19 di Indonesia sudah menurun drastis, dan capaian vaksinasi Covid-19 sudah lebih dari 50 persen.

Kegiatan arus mudik dan arus balik mudik Lebaran 2022 dilakukan pada 25 April 2022 sampai dengan 9 Mei 2022.

Budi Karya Sumadi, selaku Menteri Perhubungan mengatakan, pihaknya telah menjalankan amanah dari Presiden Joko Widodo, agar mudik tahun ini dapat berjaland dengan baik, aman, dan lancar.

“Berbagai masukan telah kami terima dan Alhamdulillah pada umumnya menyampaikan bahwa mudik pada tahun ini berjalan dengan baik,” ujar Budi Karya Sumadi.

Budi Karya Sumadi mengatakan, sudah dua tahun masyarakat tidak melakukan mudik, karena adanya pandemi Covid-19.

Namun, pada awal tahun 2022 ini, angka kasus Covid-19 mulai menurun drastis, dan antusias masyarakat untuk melakukan mudik sangat tinggi.

“Hal itu merupakan kabar gembira sekaligus tantangan bagi semua stakeholder untuk dapat melayani dengan baik,” ujar Budi Karya Sumadi.

“Yang paling masif adalah rekan-rekan Kepolisian di jalur darat, dan kemudian di penyeberangan, udara, kereta api dan laut,” sambungnya.

Budi Karya Sumadi mengatakan, kurang lebih ada 80 juta masyarakat yang melakukan mudik.

Dengan banyaknya masyarakat yang melakukan mudik, maka pelayanan publik dari pemerintah belum dapat bekerja dengan maksimal.

“Oleh karenanya kami sampaikan permohonan maaf belum bisa memenuhi harapan semua pihak. Kami akan lakukan evaluasi agar kegiatan mudik dan juga kegiatan dimana akan ada pergerakan yang masif di masa yang akan datang, dapat diantisipasi dengan lebih baik,” ujar Budi Karya Sumadi.

 

Pemulihan Ekonomi

Budi Karya Sumadi mengatakan, kegiatan mudik Lebaran 2022 merupakan awal dari kebangkitan ekonomi nasional setelah adanya pandemi Covid-19.

“Kami selalu menekankan agar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, sehingga diharapkan tidak terjadi kenaikan kasus usai masa mudik,” ujar Budi Karya Sumadi.

Budi Karya Sumadi juga berterimakasih kepada seluruh anggota yang bertugas seperti Kementerian/Lembaga, Polri, operator sarana dan prasarana transportasi.

“Kami juga sampaikan terima kasih kepada para pemudik yang telah mengikuti berbagai imbauan dari pemerintah,” ujar Budi Karya Sumadi.

Mengevaluasi Kemacetan

Djoko Setijowarno, selaku Pengamat transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat mengatakan, masih adanya kemacetan parah di sejumlah daerah.

Djoko Setijowarno meminta pemerintah untuk menyediakan dana alokasi khusus (DAK) untuk memperbaiki transportasi umum.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa pemerintah akan mempersiapkan perbaikan jalan tol dan memperluas ruas jalannya.

Hal ini dilakukan karena volume jalan yang ada masih kalah dengan banyaknya kendaraan yang melintas.

“Saatnya pemerintah membenahi transportasi umum di tempat tujuan mudik. Pemerintah dinilai perlu menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembenahan transportasi umum di daerah-daerah tujuan mudik,” ujar Djoko Setijowarno.

“Itu mestinya pemerintah pusat punya dana alokasi khusus (DAK) untuk membenahi transportasi umum di daerah. Kalau itu sudah, kelompok-kelompok kecil ini diangkut pakai bus gratis sekalian. Selain sepeda motor itu, di kampung halaman tidak ada angkutan umum lagi,” sambungnya.

 

Memperluas Transportasi Umum

Djoko Setijowarno mengatakan, masih banyak daerah Indonesia yang belum mempunyai transportasi umum.

Djoko Setijowarno juga mengatakan bahwa transportasi umum seperti Bus, masih menyebar luas di pulau Jawa saja, namun, di pulau lain masih sedikit jumlahnya.

“Namun, masih banyak daerah lain yang tidak memiliki fasilitas seperti ini, semisal di Pulau Sumatera. Kecenderungannya, para pemudik memilih pulang kampung dengan tol. Atau kalau ke Sumatera, menggunakan sepeda motor,” ujar Djoko Setijowarno.

“Keterbatasan ruang fiskal Kementerian Perhubungan tidak bisa leluasa mempercepat program pembelian layanan (buy the service) yang sekarang sudah berjalan di 11 kota,” tutupnya.