IHSG dan Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas Usai Reshuffle Kabinet

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini roda perekonomian nasional sedang mengalami penurunan yang sangat drastis.

Sebagai informasi bahwa penurunan roda perekonomian nasional tersebut dibuktikan dengan sejumlah faktor, seperti melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan melemahnya mata uang Rupiah Indonesia.

Berdasarkan data yang ada, maka dijelaskan bahwa IHSG telah berada di zona merah serta mengalami penurunan yang sangat drastis hingga 1,28 persen, dan sebagian besar investor juga melakukan aksi jual secara massal.

Selanjutnya, mata uang Rupiah Indonesia juga mengalami pelemahan sebesar 185 poin atau setara dengan 1,13 persen menjadi Rp 16.495 per dolar Amerika Serikat (AS) dari yang sebelumnya Rp 16.310 per dolar AS.

Para pakar ekonom nasional mengklaim bahwa penurunan IHSG dan pelemahan mata uang Rupiah dapat terjadi karena adanya reshuffle atau perombakan Menteri Kabinet Merah Putih (Menteri Keuangan) yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rijadh Djatu Winardi, SE, M.Sc., Ph.D., CFE mengatakan, memang betul bahwa penurunan angka IHSG saat ini disebabkan oleh adanya reshuffle Kabinet Merah Putih.

Menurut Rijadh Djatu Winardi, besar kemungkinan bahwa saat ini investor atau pasar merespon negatif tentang adanya risiko kedepan mengenai kestabilan ekonomi Indonesia.

Analisis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong juga menilai bahwa pelemahan nilai tukar (kurs) Rupiah disebabkan oleh adanya perombakan jabatan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Lukman Leong mengaku bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah akan terus berlangsung sampai Menteri Keuangan yang baru dapat meyakinkan para investor tentang kestabilan ekonomi di Indonesia.

Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai bahwa batas defisit fiskal harus dijadikan poin penting oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, karena saat ini kredibelitas komunikasi fiskal memang harus dibenahi, serta Menkeu yang harus mampu mengembalikan jangkar yang mudah diverifikasi.

Syafrudin Karimi menegaskan, Di saat pasar sensitif, satu halaman narasi fiskal yang rapi sering lebih kuat daripada seribu presentasi; keputusan teknis yang transparan akan mengunci kembali kepercayaan yang sempat goyah.

Syafrudin Karimi mengaku bahwa para investor mempunyai reaksi awal yang negatif dalam menilai Menkeu yang baru, dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya rupiah pelemahan nilai tukar Rupiah dan IHSG, oleh karena itu, hal ini harus menjadi alarm agar Purbaya bergerak cepat dengan panduan kebijakan yang jelas, termasuk komitmen terhadap batas defisit 3% PDB yang selama ini menjadi jangkar kepercayaan.

Menkeu Purbaya Ditantang Turunkan Tarif Pajak PPN

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan yang serius terhadap kebijakan yang dibuat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Bhima Yudhistira, CELIOS adalah lembaga riset independen yang sangat terjaga integritasnya, oleh karena itu, pihaknya akan memberikan kritis dan objektif berbasis data real terhadap kinerja serta kebijakan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Bhima Yudhistira mengaku bahwa tugas yang paling utama adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus dapat mengembalikan kepercayaan publik, dan membuat publik tenang di tengah adanya kondisi ekonomi yang sedang lesu.

Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga diberikan tantangan untuk menurunkan tarif Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) menjadi 8 persen, dan menaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Ro 7 juta per bulan.

Selanjutnya, Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan).

Pihak CELIOS juga menilai bahwa pajak kekayaan berupa 2 persen adalah hal yang sangat penting dan wajib dilakukan agar menekan angka ketimpangan terhadap masyarakat, dan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Pihak CELIOS juga menantang Menteri Keuangan yang baru untuk melakukan evaluasi dan riset penuh terhadap kebijakan efisiensi anggaran agar tidak mengganggu pelayanan publik serta infrastruktur negara.

Selanjutnya, Menteri Keuangan yang baru harus melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).