Pemerintah Gelar Program SPHP Beras, Berikut Penjelasannya

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, saat ini pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai informasi bahwa saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong sangat tinggi, dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, maka dijelaskan bahwa saat ini terdapat 24,06 juta jiwa masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, tingkat kemiskinan tersebut dinilai dari berbagai sektor seperti rumah, pendapatan, dan lainnya.

Banyak pihak yang bertanya-tanya tentang mengapa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan jauh dari kata sejahtera, padahal negara Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan nilainya juga tidak terhingga.

Beberapa pihak juga mengklaim bahwa kekayaan alam Indonesia tersebut hanya dikuasai oleh para oknum pejabat tinggi negara saja, tanpa memikirkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Sekarang semuanya sudah tidak berlaku, karena pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh kasus korupsi di Indonesia akan diberantas habis sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai hari ini Presiden Prabowo Subianto telah berhasil mengungkap beberapa kasus korupsi besar yang ada di lingkungan BUMN dan pemerintah pusat.

Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen bahwa dirinya dan Kabinet Merah Putih akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas korupsi dan membersihkan lini-lini rawan korupsi.

Presiden Prabowo Subianto juga berjanji bahwa dirinya akan memprioritaskan masyarakat dan menaikan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan.

Beberapa langkah yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia adalah dengan menggelar beberapa program unggulan.

Beberapa program unggulan tersebut meliputi, program hilirisasi, program makan siang bergizi gratis, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, sekolah unggulan garuda, rehabilitasi sekolah, lumbung pangan, pembangunan rumah sakit berkualitas, pembangunan bendungan dan irigasi, cek kesehatan gratis, dan mencapai swasembada pangan.

Baru-baru ini, pemerintah telah resmi menggelar program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras nasional.

Program SPHP beras merupakan langkah pemerintah untuk merespon adanya lonjakan harga beras yang sangat signifikan di pasaran, bahkan harganya telah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di berbagai daerah.

Kepala Badan Pangan Nasional (NAF) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, beras merupakan bahan pangan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan masyarakat wajib membelinya dengan harga yang terjangkau, tanpa adanya kenaikan yang signifikan.

Jika, ada kenaikan harga yang signifikan dan melebihi HET, maka pemerintah akan turun tangan dan melakukan berbagai langkah yang efektif, seperti menggelar program SPHP.

Arief Prasetyo Adi mengaku bahwa program SPHP beras dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui pasar tradisional dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Arief Prasetyo Adi juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Perum Bulog untuk memastikan bahwa beras SPHP telah disebar dan dapat ditemui di seluruh pasar tradisional, Koperasi Merah Putih, dan pasar modern di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional (NAF) Arief Prasetyo Adi kepada wartawan di kawasan gedung Badan Pangan Nasional Jakarta, pada Minggu 13 Juli 2025.

Daftar Harga Beras SPHP

Kepala Badan Pangan Nasional (NAF) Arief Prasetyo Adi mengatakan, program beras SPHP akan digelar secara berkala di berbagai daerah Indonesia, dan program ini akan digelar mulai Juli 2025.

Program beras SPHP akan digelar secara bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan beras dari pemerintah pusat.

Arief Prasetyo Adi berkomitmen bahwa kualitas dan harga beras SPHP akan menjadi prioritas utama, dan pihaknya juga akan menggelar operasi terhadap oknum yang melakukan pembelian dengan jumlah yang besar dan dijual kembali dengan harga yang tinggi.

Arief Prasetyo Adi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berani melaporkan ke pihak berwajib jika memang ada oknum penjual yang mematok harga tinggi dan diatas HET terhadap beras SPHP pemerintah.

Disisi lain, Arief Prasetyo Adi juga menegaskan bahwa distribusi SPHP beras akan diawasi langsung oleh berbagai pihak keamanan negara, yakni seperti Satgas Pangan Polri, TNI, dan relawan keamanan lainnya.

Berikut merupakan harga beras SPHP per wilayah yang ditetapkan resmi oleh pihak Bulog:

• Rp 11.000,-. per kg untuk wilayah (Pulau Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi)
• Rp 13.000,-. per kg untuk wilayah (Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Belitung, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur)
• Rp 11.600,-. per kg untuk wilayah (Maluku dan Papua)

Selanjutnya, pada tingkat konsumen, harga SPHP mengacu pada HET beras dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024, yakni meliputi:

• Rp 12.500,-. per kg untuk wilayah (Pulau Jawa dan Bali)
• Rp 13.100,-. per kg untuk wilayah (Pulau Sumatera dan Kalimantan)
• Rp 13.500,-. per kg untuk wilayah (Maluku dan Papua)