Menkeu Purbaya Luncurkan Layanan Pengaduan Masyarakat Bernama Lapor Pak Purbaya

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, saat ini Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI) Purbaya Yudhi Sadewa sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mendongkrak perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Diketahui, Mekeu Purbaya Yudhi Sadewa adalah Menteri baru dari hasil reshuffle Kabinet Merah Putih yang sebelumnya diduduki oleh Sri Mulyani Indrawati, dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025.

Reshuffle Kabinet Merah Putih dilakukan langsung atas perintah dari Presiden Prabowo Subianto dengan harapan untuk menyelaraskan program visi dan langkah seluruh jajaran pemerintah dalam menjalankan program nasional yang dapat berdampak positif terhadap negara Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Presiden, Wakil Presiden dan para pihak terkait.

Pada awalnya, banyak masyarakat yang kecewa atas pergantian para Menteri Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang digantikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut sejumlah pakar keuangan adalah sektor yang sangat penting karena berperan sebagai tulang punggung dalam perekonomian suatu negara.

Pada awal pelantikannya sebagai Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan banyak tanggapan buruk dari sejumlah masyarakat Indonesia.

Hal tersebut juga didukung dengan adanya penurunan tingkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia, sebagian besar investor juga melakukan aksi jual secara massal. Bahkan IHSG sudah berada di zona merah dari zona positif.

Sejumlah pakar menilai bahwa memang benar penurunan IHSG dipengaruhi oleh adanya reshuffle Kabinet Merah Putih, sehingga banyak investor yang merespon negatif tentang adanya risiko kedepan mengenai kestabilan ekonomi Indonesia.

Karena tingkat IHSG mengalami penurunan yang sangat drastis dan berada di zona merah, akhirnya Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang positif agar perekonomian Indonesia dapat kembali bertumbuh serta banyak investor yang kembali percaya dengan ekonomi Indonesia.

Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah berhasil menumbuhkan perekonomian Indonesia dan memulihkan IHSG di angka yang stabil, bahkan cenderung meningkat setiap harinya.

Banyak masyarakat yang terkesan atas gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, karena baru genap satu bulan menjabat saja Menkeu Purbaya sudah dapat melakukan langkah besar yang membawa dampak positif terhadap ekonomi Indonesia.

Baru-baru ini, Menkeu Purbaya telah resmi meluncurkan kanal layanan pengaduan masyarakat bernama “Lapor Pak Purbaya” atau disingkat sebagai LPP.

Layanan LPP diluncurkan untuk membantu masyarakat dalam menyampaikan keluh kesahnya seputar layanan yang ada di perpajakan dan bea cukai Indonesia.

Kanal yang diluncurkan oleh Menkeu Purbaya dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan mudah, kapanpun, dan dimanapun. Untuk dapat mengaksesnya masyarakat hanya perlu mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp 082240406600.

Menkeu Purbaya berkomitmen bahwa seluruh aduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan cepat oleh pihak terkait.

Menkeu Purbaya menjelaskan, kanal layanan aduan masyarakat ini menjadi bukti bahwa dirinya akan membenahi sektor perpajakan dan bea cukai di Indonesia, dan dirinya ingin membangun sistem yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

 

Sudah Masuk 28 Ribu Laporan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka saluran pengaduan publik. (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, jika ditotal secara keseluruhan, maka saat ini telah terdapat 28.390 laporan yang telah masuk melalui nomor WhatsApp Lapor Pak Purbaya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, dari total keseluruhan tersebut, saat ini pihaknya telah memverifikasi 14.025 laporan, dengan rincian, 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan 12.000 lain-lain.

Purbaya Yudhi Sadewa juga menjelaskan bahwa laporan yang telah diverifikasi tersebut adalah laporan yang telah ditindaklanjuti oleh para petugas terkait, dan proses verifikasi juga dilakukan dengan independen oleh Inspektorat Jenderal.

 

Takut Saat Verifikasi

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, laporan yang belum di verifikasi adalah laporan yang dimana pelapor tidak mengangkat telpon dari petugas LPP.

Setelah dilakukan survey oleh sejumlah pihak pelapor, ternyata mendapatkan hasil bahwa sebagian besar pelapor justru takut saat di telfon balik oleh para petugas LPP.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, meskipun sebagian besar masyarakat masih takut saat di telfon oleh petugas, tetapi ada juga masyarakat yang justru berani mengangkat telfon dari petugas dan melaporkan aduan atau aspirasinya kepada petugas.

Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bahwa laporan yang paling banyak masuk adalah laporan tindakan premanisme dari oknum accoun representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Beberapa hari yang lalu, Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan laporan bahwa terdapat petugas KPP yakni oknum AR yang mendatangi rumah salah satu wajib pajak pada pukul 5 pagi, dan oknum AR tersebut menagih uang sebesar Rp 300 ribu.

Wajib pajak tersebut merasa mendapatkan intimidasi dari oknum AR, dan wajib pajak merasa bahwa AR bertindak seperti memalak karena mendatangi rumah pribadi wajib pajak tanpa menggunakan etika yang baik dalam bertamu.

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, tindakan yang dilakukan oleh oknum AR tersebut sangat tidak masuk akal, dan oknum tersebut harus mendapatkan pelatihan khusus dan sanksi yang berlaku menurut peraturan perpajakan di Indonesia.

Disisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berani melaporkan ke LPP jika masyarakat mendapatkan tindakan yang kurang menyenangkan oleh pihak KPP maupun Bea Cukai.