KPK Ungkap Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Probolinggo

Berita Terkini –¬†Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan barang bukti adanya kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Penyidik melakukan investigasi di 3 lokasi berturut-turut, pada Jumat 24 September 2021.

Setelah melakukan penyelidikan, tim penyidik berhasil mendapatkan barang bukti terkait kasus tersebut.

Barang bukti tersebut ditemukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Mal Pelayanan Publik) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Tim penyidik juga melanjutkan investigasi di kediaman dari pihak yang terkait dengan kasus jual beli jabatan tersebut.

Penyidik melakukan investigasi di Kalirejo Dringu Kabupaten Probolinggo, dan Semampir Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Ali Fikri, selaku Plt Juru Bicara KPK mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan dan telah menemukan barang bukti di beberapa lokasi.

Ali menegaskan, pihaknya telah berhasil menemukan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang mendukung terkait kasus jual beli jabatan.

“Dari tiga lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara,” ujar Ali Fikri, pada Senin (27/9/2021).

Ali mengatakan, barang bukti yang sudah ditemukan akan segera dicocokan serta diamankan oleh tim, guna menemukan titik terang dari kasus tersebut.

“Selanjutnya akan dicocokkan mengenai keterkaitan bukti-bukti dimaksud dengan perkara jual beli jabatan ini,” ujar Ali Fikri.

“kemudian dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka PTS (Puput Tantriana Sari),” lanjut Ali Fikri.

 

Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

Dalam kasus suap jual beli jabatan tersebut, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS), dan suaminya Hasan Aminudin (HA) sebagai tersangka.

Dalam kasus ini total ada 22 orang tersangka terkait kasus jual beli jabatan di Probolinggo.

18 orang tersangka yang memberi suap tersebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Probolinggo, yakni Sumarto (SO), Mawardi (MW), Ali Wafa (AW), Maliha (MI).

Selanjutnya, Mashudi (MU), Masruhen (MH), Mohammad Bambang (MB), Kho’im (KO), Abdul Wafi (AW), Ahkmad Saifullah (AS), Uhar (UR), Jaelani (JL).

Lalu Nurul Huda (NUH), Nurul Hadi (NH), Sahir (SR), Hasan (HS), Samsudin (SD), dan Sugito (SO). 18 orang ini merupakan pihak yang nantinya akan menduduki jabatan sebagai kepala desa.

Pihak yang menerima suap jual beli jabatan adalah Puput Tantriana Sari (PTS), dan suaminya Hasan Aminuddin (HA).

Selanjutnya, Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo, dan Doddy Kurniawan (DK) selaku ASN, Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo.

KPK mengatakan, Bupati Probolinggo memanfaatkan jabatan yang kosong untuk perbuatan korupsi, Puput membuka harga Rp 20.000.000 untuk satu jabatan.

Puput berhak memilih orang yang akan menerima jabatan baru dengan aturan dan ketentuan yang telah ia tetapkan.