- Heboh Pemerintah Berikan Insentif 10 Juta Bagi Masyarakat Yang Ingin Konversi Motor BBM Ke Listrik
- Heboh Harga BBM Pertamina Resmi Turun Per 1 September 2024
- Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Perkuat Deteksi Wabah MPOX di Indonesia
- Presiden Joko Widodo Berencana Berkantor Permanen di IKN Mulai September 2024
- Mendag Akui Indonesia Mampu Menjadi Negara Maju, Tetapi Terhalang Beberapa Hal, Berikut Penjelasannya
Ganjar Pranowo: Relawan Dilarang Mainkan Politik Kotor Jelang Pemilu 2024
Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan memasuki Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang.
Saat ini sudah banyak calon dari partai-partai politik yang melakukan aksi kampanye untuk memperkenalkan para kandidatnya.
Bahkan, banyak juga para relawan yang melakukan aksi kampanye besar-besaran dari daerah satu ke daerah lainnya.
Diketahui, ada beberapa oknum relawan yang memainkan politik kotor yaitu dengan cara menjelek-jelekan partai lain.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo merasa gusar atas tindakan para relawan yang sering mendiskreditkan orang lain menjelang pesta demokrasi 2024.
“Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapapun, satu agar tidak menjelek-jelekkan orang, dua tidak mendiskreditkan orang, tiga juga tidak mendiskreditkan partai-partai,” ujar Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo mengaku, dirinya telah mengetahui bahwa ada relawan yang mempermainkan politik kotor, mulai dari hadirnya penumpang gelap hingga politik adu domba.
Ganjar Pranowo mencontohkan bahwa ada beberapa relawan yang mengaku sebagai relawan Ganjar Pranowo, dan relawan tersebut mendesak KPK untuk mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani dalam kasus EKTP.
“Mulai banyak penumpang gelap dan mendorong-dorong dengan adu domba,” ujar Ganjar Pranowo.
Bukan hanya itu, bahkan muncul isu bahwa Presiden Joko Widodo akan menggeser kursi Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Itu sangat ngawur. Pak Jokowi bukan tipe yang seperti itu,” ujar Ganjar Pranowo.
Oleh karena itu, Ganjar Pranowo menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dengan adanya gerakan kotor jelang Pemilu 2024.
“Saya meminta kita semua mewaspadai adanya penumpang gelap. Agar siapapun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang,” tegas Ganjar Pranowo.
Pengamat: Panggung 2024 Hanya Untuk Ganjar dan Anies
Pangi Syarwi Chaniago, selaku pengamat politik mengatakan bahwa Pemilu pada tahun 2024 merupakan panggung untuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
“Bagi saya 2024 ini hanya panggung Anies dan Ganjar. Dan Cawapres itu kunci pemenangan pemilu 2024,” ujar Pangi Syarwi Chaniago.
“Kalau ganjar salah menggandeng cawapres maka akan repot memenangkan pemilu, soal cawapres apakha Ganjar-Erick Thohir, apakah Ganjar-Prabowo, mungkin saja itu terjadi, karena itu akan sebanding Anies-AHY, Anies- Yenny Wahid,” sambungnya.
Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Prabowo merupakan cawapres yang menarik dan mempunyai banyak suara.
“Nah, mau enggak Prabowo jadi cawapres Ganjar? Ya jadi menteri aja mau kan logikanya gitu,” ujar Pangi Syarwi Chaniago.
Ganjar Pranowo Mendapatkan Sanksi Dari PDI Perjuangan
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan sanksi kepada Gubernur Jawa Tegah, Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo mendapatkan sanksi dari PDIP karena ia telah mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya siap menjadi Capres 2024.
“Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun.
Komarudin Watubun mengatakan bahwa Ganjar Pranowo merupakan Kader senior, seharusnya Ganjar mengetahui disiplin partai.
“Kenapa begitu? Karena beliau ini bukan kader baru masuk, ini kader senior. Termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin,” ujar Komarudin Watubun.
Komarudin Watubun mengaku bahwa pernyataan Ganjar Pranowo memang tidak melanggar aturan, tetapi pernyataan tersebut dapat menjadi multitafsir di sosial media dan di kalangan masyarakat.
“Kalau bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan tapi menimbulkan multitafsir di media karena itu kami memberi sanksi teguran lisan,” tutupnya.