Industri Tembakau Melemah, Penerimaan Negara Mulai Terancam

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, rokok merupakan salah satu barang yang sangat dicari oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang merupakan perokok aktif.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) maka menjelaskan bahwa saat ini terdapat 34 persen dari total populasi penduduk di Indonesia yang merokok, 34 persen tersebut terbagi dari pria dan wanita.

Sebagai informasi bahwa rokok juga merupakan salah satu barang dengan penjualan tertinggi di Indonesia, bahkan pajak rokok juga terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Diketahui, saat ini merek rokok di Indonesia sangat bervariasi dan setiap bulan ada saja merek baru yang beredar.

Tingginya produksi rokok tersebut tentunya sangat berdampak positif bagi pendapatan negara, pasalnya negara melakukan penerapan pemungutan pajak atau cukai terhadap setiap produk rokok.

Peredaran rokok sangat cepat dan mudah ditemukan dimana-mana, mulai dari minimarket dan warung kelontong, atau warung masyarakat.

Meskipun rokok mudah ditemukan dimana-mana, tetapi pada realitanya masih ada saja industri rokok kecil atau rumahan yang bebas memperjualbelikan produk rokoknya tanpa stiker cukai pajak dari pemerintah.

Peredaran rokok ilegal dapat terjadi karena saat ini cukai rokok selalu meningkat setiap waktu, bahkan dalam satu tahun, cukai rokok dapat meningkat hingga 30/40 persen dari harga aslinya.

Oleh karena itu, tingginya cukai rokok juga akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, dan banyak masyarakat yang memilih untuk membeli rokok murah atau rokok ilegal tanpa cukai.

Penurunan daya beli masyarakat dalam sektor produk rokok juga turut dirasakan oleh para industri besar Indonesia, seperti Djarum, Gudang Garam, dan Sampoerna.

Beberapa industri tersebut mengumumkan bahwa penjualan produk unggulannya justru mengalami penurunan setiap tahunnya, dan banyak para pelanggannya yang mulai beralih atau menurunkan seleranya ke produk baru yang harganya lebih terjangkau, dan pengenaan cukainya juga rendah.

Beberapa industri rokok Indonesia juga meminta kepada pihak pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terkait pengenaan cukai harga rokok, karena jika industri rokok melemah, maka hal tersebut akan berdampak terhadap penerimaan negara.

Bukan hanya berdampak terhadap penerimaan negara saja, tetapi tingginya harga cukai rokok juga akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani rokok dan para karyawan arau buruh pabrik rokok Indonesia.

IHT Mengalami Penurunan Yang Signifikan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) maka dijelaskan bahwa pada kuartal I-2025, industri pengolahan tembakau Indonesia telah mengalami penurunan kontraksi sebesar 3,77% (year-on-year/yoy), sedangkan dalam sektor yang sama pada tahun 2024 industri ini justru mengalami kenaikan positif sebesar 7,63% yoy.

Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO). Ketua Umum GAPRINDO, Benny Wachjudi mengatakan, data dari BPS tersebut menunjukan bahwa saat ini Industri Hasil Tembakau (IHT) Indonesia sedang mengalami krisis dan tekanan yang sangat serius yang dapat mengakibatkan industri ini gulung tikar atau tidak berkelanjutan.

Benny Wachjudi menjelaskan, penurunan kontraksi tembakau rokok Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti tingginya tarif cukai tahunan, melemahnya daya beli masyarakat, tingginya peredaran rokok ilegal, tingginya pesaing baru yang harganya terjangkau dan menjadi pesaing produk besar, dan tingginya peredaran rokok “tingwe” ngelinting dewe.

Menurut Benny Wachjudi, penurunan kontraksi industri rokok akan diperburuk lagi dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang dianggap akan memberatkan sektor industri, yakni kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek (plain packaging).

Selanjutnya, terdapat kebijakan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan atau tempat bermain anak juga berpengaruh terhadap peningkatan peredaran rokok ilegal.

Saat ini beberapa pihak pelaku industri rokok Indonesia telah berbondong-bondong menyuarakan usulan dan harapan terhadap para pemerintah, beberapa usulan dan harapan tersebut meliputi, membatalkan kebijakan plain packaging, menunda kenaikan tarif Cukai Hasil Tembaka (CHT) selama tiga tahun kedepan guna meningkatkan daya beli masyarakat dan penerimaan negara, dan melakukan pengkajian ulang terkait kebijakan yang dapat berdampak negatif terhadap industri rokok Indonesia.

Benny Wachjudi mengaku bahwa sejak beberapa puluh tahun yang lalu, industri yang paling besar menyumbang penerimaan negara adalah industri rokok, dan angkanya dapat mencapai Rp 216,9 triliun per tahunnya.

Bukan hanya menyumbang penerimaan negara saja, tetapi industri rokok adalah industri yang paling besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, dan melakukan penerapan program dari hulu ke hilir, mulai dari petani tembakau/cengkeh, pekerja pabrik, distributor, agen, dan pedagang eceran.

Benny Wachjudi berharap agar saat ini pemerintah dapat memberikan ruang gerak dan dukungan terhadap sektor industri rokok agar dapat beradaptasi di tengah adanya krisis dan ketidakpastian global.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah tersebut, maka Industri Hasil Tembakau (IHT) akan mulai stabil serta mengalami pertumbuhan, dan penerimaan negara juga turut mengalami peningkatan.