Sri Mulyani Sebut Donald Trump Kecam Naikan Tarif Impor 10 Persen Terhadap Negara Anggota BRICS

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, beberapa pekan yang lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengeluarkan kebijakan tentang kenaikan tarif untuk barang impor, dan tarif resiprokal terhadap negara-negara yang menerapkan tarif tinggi atas produk asal Amerika Serikat (AS).

Kenaikan tarif impor dari negara AS membuat beberapa negara di dunia menjadi murka, dan beberapa negara siap menggelar perang dagang terbuka dengan negara AS.

Salah satu negara besar yang turut menentang dan membalas kebijakan dari AS tersebut ialah negara China.

Pejabat Tinggi China telah mengumumkan bahwa negaranya akan memblokir seluruh perusahaan milik AS dan menaikan tarif impor impor untuk produk dari AS hingga 125 persen.

Negara China juga mengecam akan memblokir seluruh akses produk AS yang masuk ke China atau ke negara sekutu China lainnya.

Perang dagang tersebut terus berlanjut hingga saat ini, dan adanya perang dagang juga membuat perekonomian global menjadi tidak stabil serta banyak negara berkembang yang terkena dampak negatifnya.

Bahkan, saat ini negara China telah bersekutu dengan beberapa negara di dunia untuk membuat sistem perekonomian baru dan tidak bergantung pada AS, sistem baru yang dibentuk tersebut diberi nama BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa).

Organisasi BRICS telah mengumumkan bahwa mereka tidak mau lagi ikut dalam perekonomian negara AS, dan mereka tidak ingin seluruh negara terus bergantung terhadap dolar AS.

Organisasi BRICS juga mengumumkan bahwa dunia membutuhkan sistem perekonomian yang baru, adil, menguntungkan satu sama lain, dan tidak semena-mena dalam sistem perdagangan dunia.

Meskipun BRICS hanya dibentuk oleh 5 negara saja, tetapi sampai saat ini anggota BRICS terus bertambah, bahkan negara Indonesia juga salah satu negara yang di isukan telah bergabung dalam anggota BRICS.

Karena organisasi BRICS semakin berkembang dan banyak negara yang bergabung didalamnya, akhirnya AS menjadi ketar-ketir, dan AS mengancam akan menaikan tarif impor sebesar 10 persen kepada negara yang tergabung dalam anggota BRICS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah Republik Indonesia akan terus siaga dalam menghadapi ketidakpastian global, khususnya di tengah-tengah adanya perang dagang antara kedua negara besar di dunia, yakni AS vs China.

Sri Mulyani menjelaskan, pada hari ini, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan dengan beberapa pemimpin BRICS, dan tepat pada hari ini juga, Donald Trump mengecam akan menaikan tarif impor terhadap negara yang tergabung dalam anggota BRICS.

Menurut Sri Mulyani, saat ini kita sedang dihadapkan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dan kita harus bisa mencapai kemandirian ekonomi sendiri, agar perekonomian nasional terus stabil bahkan dapat meningkat di tengah-tengah adanya perang dagang.

 

Musuh AS

Menkeu Ungkap Penyebab Anjloknya Penerimaan Pajak - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan statement bahwa siapapun yang tergabung dalam BRICS maka mereka adalah musuh AS.

Sri Mulyani menjelaskan, saat ini para pemimpin BRICS tidak tinggal diam jika para anggotanya dikecam oleh AS, dan mereka juga akan menentang kebijakan AS yang sewenang-wenang terhadap tarif impor tersebut.

BRICS mengumumkan bahwa kebijakan Donald Trump adalah kebijakan yang sangat merusak keadilan perdagangan global, sehingga jika kebijakan tersebut terus diterapkan, maka ekonomi dunia akan terguncang dan ketimpangan antarnegara akan semakin melebar, dan pada akhirnya ekosistem ekonomi baru akan terbentuk dan sejumlah negara mulai meninggalkan dolar AS, serta beralih menjadi anggota BRICS.

Para pemimpin BRICS berkomitmen bahwa mereka tidak hanya sekedar menentang kebijakan tarif impor negara AS, melainkan mereka juga mempunyai tekat serta optimisme yang tinggi untuk memperluas pengaruh dan solidaritas global, serta menantang seluruh lembaga yang berpihak terhadap Barat, dan menciptakan keadilan sosial untuk keseimbangan ekonomi dunia.