Sertifikat Vaksin Covid-19 Presiden Joko Widodo Mengalami Kebocoran

Berita Terkini –¬†Fadjroel Rachman, selaku Juru Bicara Presiden, ia mendengar kabar bahwa sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo mengalami kebocoran.

Fadjroel mengatakan, apabila hal ini benar terjadi, maka pihak Istana Kepresidenan sangat menyayangkan akan hal ini.

“Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut,” ujar Fadjroel.

Fadjroel menegaskan, pihak terkait harus menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi, terjadi karena kelalaian ataupun disengaja.

Pihak Istana meminta agar menindak tegas kasus ini dan menegaskan agar kejadian serupa tidak berulang lagi.

“Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat,” ujar Fadjroel.

Sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi beredar sangat luas di media sosial.

Sertifikat tersebut menunjukan barcode serta keterangan dosis kedua, dan tanggal yang tepat saat Presiden melakukan vaksin dosis kedua.

Disisi lain, sertifikat tersebut, juga terdapat NIK milik Presiden Joko Widodo, pihak Istana mencemaskan bila ada oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menyalahgunakan NIK tersebut.

 

Dukcapil ancam sanksi pidana

Setelah NIK Presiden Joko Widodo tersebar di sosial media.

warganet mulai berbondong-bondong untuk cek kartu vaksin Covid-19 milik Presiden di aplikasi PeduliLindungi.

Warganet digegerkan oleh hal ini, pasalnya NIK Presiden yang di cek melalui aplikasi PeduliLindungi berhasil, terlihat kartu vaksin dosis pertama dan kedua milik Presiden.

Hasil pengecekan tersebut tersebar luas di Twitter dan Instagram, warganet mulai mengomentari dan sempat menjadi trending topik.

Zudan Arif Fakhrulloh, selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ia menegaskan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa.

Zudan mengatakan, akan diberlakukan ketentuan sanksi pidana bagi seorang yang menggunakan data orang lain dengan tujuan mendapatkan data pribadi tersebut.

“Ini bukan (soal) kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini,” kata Zudan.

Zudan menyampaikan, ketentuan sanksi pidana hal tersebut diatur dalam UU Adminitrasi Kependudukan (Adminduk) Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 94 UU Adminduk tersebut mengatur bahwa setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000.

Zudan menegaskan, aplikasi PeduliLindungi bebas diakses oleh siapapun.

Oleh karena itu, Zudan meminta untuk melakukan dua langkah verifikasi sebelum memasuki aplikasi PeduliLindungi.

“Jadi tidak hanya dengan NIK saja. Bisa dengan biometrik atau menggunakan tanda tangan digital,” ujar Zudan.

Informasi pribadi Presiden Joko Widodo juga dapat dilihat di laman resmi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Data pribadi Presiden dapat diakses pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019.

Namun saat ini, laman tersebut sudah berhasil diamankan, dan tidak bisa dibuka dengan bebas lagi.

Banyak riset yang menyatakan bahwa, data pribadi milik Presiden yang tersebar tidak hanya sertifikat vaksin saja.

Namun ada banyak data pribadi lainnya seperti, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat penghargaan, dan riwayat pekerjaan.