Presiden Joko Widodo Terima Surat Terbuka Soal Cabut Larangan Ekspor CPO Dari Petani Sawit Seluruh Indonesia

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, Pemerintah menerapkan kebijakan larangan ekspor CPO seluruh produk kelapa sawit Indonesia.

Hal ini dilakukan karena, untuk memperluas penyebaran minyak goreng di Tanah Air, pasalnya, pada pekan lalu minyak goreng di Indonesia sangat mahal dan mengalami kelangkaan.

Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor CPO.

Namun, saat ini minyak goreng di Indonesia harganya sudah stabil dan tidak mengalami kelangkaan seperti pekan lalu.

Petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Isi surat tersebut ialah permohonan mencabut kebijakan larangan skepos CPO dan produk turunannya.

Diketahui, surat tersebut dilayangkan pada Minggu, 15 Mei 2022.

Pada surat tersebut dijelaskan bahwa adanya larangan CPO membuat ekonomi para petani menjadi hancur.

 

Isi Surat Terbuka

SURAT TERBUKA

Kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia

KAMI PETANI KELAPA SAWIT YANG TERGABUNG DALAM ASPEKPIR INDONESIA

Hari Raya Idul Fitri kemarin tidak ada gejolak dan kelangkaan minyak goreng padahal kebutuhan meningkat tajam. Artinya kebijakan pelarangan ekspor mampu mempengaruhi pasokan di dalam negeri.

Karena tujuan sudah tercapai maka saatnya pemerintah mencabut larangan ekspor CPO dan produk turunannya.Kebijakan yang berlaku sejak tanggal 28 April dan sampai sekarang belum dicabut ini sudah menghancurkan ekonomi petani sebagai komponen paling hulu dari rantai pasok minyak kelapa sawit.

Kebijakan ini ibaratnya siapa yang berulah tetapi siapa yang harus menanggung. Petani sama sekali tidak tahu kenapa minyak goreng pernah langka , waktu itu petani juga sama dengan masyarakat Indonesia lainnya juga mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Tetapi larangan ekspor diberlakukan yang pertama kali terdampak adalah petani.

Kami tidak tahu siapa yang makan nangka tetapi sekarang tangan kami penuh getahnya. Petani yang tergabung dalam ASPEKPIR Indonesia adalah petani yang sejak mulai menanam kelapa sawit sudah terbina dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah, kelembagaan berupa koperasi sudah berjalan dengan baik, mengerti dan menerapkan GAP.

Koperasi langsung menjual TBS kepada PKS mitra dengan harga penetapan sesuai Disbun/Permentan nomor 1 tahun 2018. Kami adalah bentuK ideal petani kelapa sawit sesuai dengan UU Perkebunan.Akibat larangan ekspor sekarang tangki timbun PKS tempat kami punya kontrak penjualan sudah penuh dan hampir penuh.

Mereka tidak bisa menjual CPOnya pada industri olahan atau eksportir karena 70 persen pasarnya merupakan pasar ekspor.PKS tempat kami menjual TBS juga punya kebun sendiri sehingga dalam situasi seperti ini mereka memprioritaskan TBS dari kebun sendiri. Sekarang karena tangki sudah penuh beberapa PKS berhenti beroperasi dan akan berhenti beroperasi.

PKS yang masih beroperasi juga tidak menerima TBS petani mitranya yang sudah punya kontrak karena kondisi ini. Saat ini harga sarana produksi juga naik tinggi sedang TBS tidak terjual sehingga petani sudahjatuh tertimpa tangga, temboknya rubuh menindih kami.

Kelapa sawit secara teknis agronomis buah matang harus segera dipanen , kalau dibiarkan tidak dipanen maka tanaman akan RUSAK dan perlu waktu untuk memulihkanya. TBS harus segera masuk pabrik kalau tidak akan busuk dan CPO yang dihasilkan bermutu rendah. CPO yang terlalu lama disimpan ditangki timbun juga akan RUSAK sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk pangan.

Dunia saat ini kekurangan minyak nabati dan Indonesia sebagai pemilik kebun kelapa sawit terbesar punya tanggung jawab memenuhi permintaan dunia ini sebagai bagian dari masyarakat internasional yang beradab.Karena itu kami dari ASPEKPIR Indonesia minta dengan tegas supaya Bapak Presiden Jokowi Segera Mencabut Larangan Ekspor dan jangan ditunda-tunda lagi.

Kehidupan petani kelapa sawit jadi taruhan utama. Jangan sampai bapak Jokowi punya legacy buruk sebagai presiden yang menghancurkan perkebunan kelapa sawit.

HARUS DILAKUKAN SEGERA KARENA KONDISINYA SUDAH DARURAT. KALAU DITERUSKAN MAKA AKAN KONTRA PRODUKTIF DENGAN UPAYA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Kedepan pemerintah harus mengatur secara ketat pemenuhan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dan menindak tegas pada perusahaan yang bermain-main dengan kebutuhan rakyat.

Jakarta 15 Mei 2022

 

Akan Menggelar Demo

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di 22 Provinsi se-Indonesia akan menggelar Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia yang akan dilakukan pada Selasa, 17 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 – 12.00 WIB.

Diketahui, aksi keprihatinan digelar karena untuk menyikapi dari dampak Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng.

Kebijakan Larangan Ekspor CPO juga membuat harga TBS (tandan buah segar) menjadi hancur.

Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia akan digelar di Kantor Kemenko Perekonomian dan Patung Kuda Monas, dan berhenti di Istana Presiden.

Gulat Manurung, selaku Ketua Umum DPP APKASINDO mengatakan, akan ada 250 peserta yang ikut dalam aksi keprihatinan tersebut.

“Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing, kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia,” ujar Gulat Manurung.

“Kami sangat bersemangat ke Jakarta ingin bertemu Pak Jokowi, karena kami melihat Kementerian terkait tidak becus mengurus kami petani sawit. Lihat saja Dirjen Perkebunan sudah hampir 2 tahun Plt (pelaksana tugas), jadi bagaimana kami dapat perhatian? Padahal sawit sangat strategis dan roh ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir, apalagi Menteri Perdagangan yang sudah membuat kami menderita,” sambungnya.

 

Rugi Besar-besaran

Gulat Manurung mengatakan, saat ini keadaan sudah sangat kritis, pasalnya ada seribu lebih pabrik sawit se-Indonesia yang mengalami kerugian dan menghentikan pembelian TBS sawit petani.

“Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi Rp11,7 triliun sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp.3,5 Triliun per bulannya,” tutupnya.

Leave a Comment