OJK Sebut Mayoritas Pengguna Pindar Adalah Ibu-Ibu

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, saat ini teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat atau semakin canggih dari waktu ke waktu, dan seluruh sektor industri di dunia telah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan sistem operasional atau kegiatan usahanya.

Salah satu sektor yang turut mengikuti perkembangan teknologi yang ada yakni sektor industri keuangan, contohnya adalah saat ini sudah banyak perusahaan perbankan yang telah mempunyai aplikasi yang canggih untuk memudahkan nasabahanya melakukan transaksi masuk maupun keluar, dan transaksi tersebut tidak terbatas dalam ruang dan waktu, jadi sangat efisien dan efektif.

Bukan hanya perusahaan perbankan saja, tetapi saat ini telah terdapat banyak lembaga sektor keuangan simpan pinjam yang mempunyai aplikasi resmi untuk menawarkan sistem simpam pinjam tersebut, dan saat ini para masyarakat mengenalnya dengan istilah “pinjol” atau pinjaman online.

Pinjaman online sebetulnya menawarkan kemudahan dan manfaat positif bagi para penggunanya, pasalnya pinjaman online mempunyai syarat dan ketentuan yang tidak rumit, yakni hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja.

Tetapi, pada kenyataannya, banyak masyarakat yang terjerat pinjol dan mereka kesulitan untuk membayar pinjaman atau bunga yang telah disepakati sebelumnya.

Karena maraknya aplikasi pinjaman online yang ilegal dan tidak berizin resmi, akhirnya pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat resmi terkait kerjasama aplikasi pinjol dengan OJK, dan OJK berkomitmen untuk mengawasi langsung transaksi dari aplikasi pinjol dengan nasabahnya tersebut.

Selain mengeluarkan izin resmi, pihak OJK juga turut mengganti nama pinjol menjadi “pindar” atau pinjaman daring, dengan alasan karena pinjol sudah dicap negatif oleh masyarakat, padahal pinjaman online mempunyai akses yang mudah bagi masyarakat yang sedang terpepet dan membutuhkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi mengatakan, saat ini mayoritas pengguna pindar adalah ibu-ibu rumah tangga atau perempuan yang berusia lebih dari 17 tahun atau sudah bekerja.

Ismail Riyadi menjelaskan, tingginya akses keuangan pinjaman daring tersebut harus diseimbangi dengan adanya literasi keuangan yang memadai, seperti mengelola keuangan dengan baik, menabung, dan memilah prioritas yang tepat dalam keuangan keluarga.

Menurut Ismail Riyadi, ibu-ibu adalah sasaran yang tepat untuk para admin pindar, karena ibu-ibu dan perempuan dianggap sebagai pribadi yang mempunyai banyak kebutuhan dibandingkan para pria.

Meskipun mempunyai banyak kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi para perempuan masih minim literasi dalam dunia keuangan, kecuali perempuan yang bekerja atau berkecimbung dalam dunia keuangan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi dalam seminar yang bertema Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah, di Menara Radius Prawiro, Jakarta, pada Senin, 28 April 2025.

Hati-Hati Penipuan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi mengatakan, literasi keuangan sangat penting dan tidak boleh diremehkan, karena saat ini marak terjadi penipuan keuangan digital di kalangan masyarakat, dan mayoritas korbannya adalah ibu-ibu rumah tangga atau perempuan.

Ismail Riyadi menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berani melaporkan kasus penipuan keuangan ke layanan Indonesia Anti-Scam Center (IASC), pihak IASC akan langsung bertindak tegas-cepat-akurat dalam mengatasi penipuan keuangan digital tersebut.

Diketahui, saat ini banyak modus penipuan keuangan digital yang sudah tersebar sangat luas di dunia digital, seperti phishing, penipuan investasi, pinjaman online ilegal, dan penipuan melalui media sosial.

Menurut Ismail Riyadi, scammer atau penipuan keuangan digital sudah menyebar diseluruh dunia, dan mereka mempunyai komunitas atau tempat pelatihannya.

Oleh karena itu, dengan adanya bantuan pengaduan dari masyarakat, maka pihak IASC dan keamanan digital Indonesia dapat cepat membasmi para scammer yang berkeliaran di Indonesia.