Menteri Basuki Diperiksa KPK Masalah Kasus Dugaan Suap Anggota DPR

Berita Terkini – Beritaterkini.biz– Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (21/4/2016). Basuki bakal di check dalam masalah sangkaan suap anggota DPR.

” Saya di panggil mungkin saja untuk di tanyai sebagai saksi Ibu DWP, ” tutur Basuki waktu tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Basuki mengakui belum tahu tentang proyek yang diserahkan ke Kementerian PUPR, yang berbuntut pada operasi tangkap tangan KPK pada anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti (DWP).

Terkecuali Basuki, KPK hari ini dapat memanggil staf Biro Rencana Kementerian PUPR, Faisol Zuhri. Keduanya di check untuk tersangka Damayanti. Dalam penyidikan masalah ini, KPK sudah mengecek beberapa anggota Komisi V DPR RI. Sebagian salah satunya bahkan juga berkali-kali di panggil penyidik untuk disuruhi info sebagai saksi.

Beberapa anggota DPR yang di check mengakui di tanyakan oleh penyidik KPK sekitar mekanisme penganggaran di DPR. Walau sekian, mereka mengakui tak tahu masalah suap yang didapatkan berkaitan pengusulan biaya proyek di kementerian.

KPK juga mengecek beberapa petinggi di Kementerian PUPR. Tidak cuma itu, penyidik juga lakukan penggeledahan di Kantor Kementerian PUPR. Tetapi, sampai sekarang ini, belum ada satu juga petinggi PUPR yang diputuskan sebagai tersangka.

Dalam masalah ini, KPK mengambil keputusan anggota Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto, serta Damayanti sebagai tersangka sesudah disangka terima hadiah atau janji dari Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Paling utama (WTU) Abdul Khoir.

Hadiah diberikan supaya PT WTU memperoleh proyek di Kementerian PUPR. Mengenai suap yang didapatkan pada Damayanti berkaitan proyek Jalan Trans-Seram di Maluku yang ditangani Kementerian PUPR.

Duit sebesar 33.000 dollar Singapura yang didapatkan pada Damyanti adalah sisi dari commitment fee supaya PT WTU memperoleh proyek-proyek di bagian layanan konstruksi yang dibiayai dari dana masukan DPR di Propinsi Maluku.

PT WTU mengincar beberapa proyek jalan di propinsi itu yang dianggarkan dari dana masukan DPR serta dicairkan lewat Kementerian PUPR.