- Ganjar Pranowo Janji Akan Memberikan Perhatian Khusus Kepada Penyandang Disabilitas
- Heboh Harga Bahan Pangan Melambung Tinggi Menjelang Libur Nataru
- Presiden Joko Widodo Gelar Penanaman Pohon Serentak Untuk Atasi Polusi Udara di Jabodetabek
- Heboh Megawati Sebut Ada Penguasa Yang Bertindak Seperti Orde Baru
- Presiden Joko Widodo Melantik dan Memberikan Wejangan Kepada Panglima Agus Subiyanto
Banyak Pengawai Swasta Ingin Menjadi Lurah Tegas Ahok

Berita Terkini – Beritaterkini.biz -Jakarta, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mendorong supaya beberapa petinggi PNS tak malas bekerja, lantaran pihak-pihak swasta banyak juga yang ingin isi jabatan-jabatan strategis. Banyak pejabat perusahaan swasta yang ingin jadi lurah di Jakarta.
” Saat ini mau gak pegawai swasta geser ke DKI, jadi petinggi eselon II? Ingin semuanya. Banyak yang manajer perumahan, ingin jadi lurah. Asisten-asistennya, atau ingin jadi auditor, ” papar Ahok dalam acara penandatanganan Dokumen Kesepakatan Kemampuan pada Kepala SKPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Propinsi DKI, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (25/6/2016).
Dia bertanya pada beberapa pegawai swasta, umpamanya auditor. Mereka beberapa auditor swasta digaji dibawah Rp 20 juta. Apabila saja mereka jadi petinggi di DKI, upahnya dapat semakin besar.
” Saya bertanya mulai sejak auditor digaji berapakah? Dibawah Rp 20 juta. Dia jadi Eselon IV saja disini telah diatas Rp 20 jutaan. Ingin dia melamar kesini, ” tutur Ahok.
Ahok menyoroti malasnya PNS di lingkungan Pemprov DKI, hal semacam ini dia dapatkan diantaranya di Dinas Pertamanan serta Pemakaman. Pekerjaan-pekerjaan yang semestinya dapat PNS lakukan sendiri jadi dilimpahkan ke Pegawai Harian Terlepas (PHL). Umpamanya dalam soal mengawasi PHL, semestinya pengawasan dikerjakan PNS, tetapi jadi dilimpahkan ke PHL juga.
” Bahkan juga PHL yang ditunjuk bajunya keren naik motor sana-sini mengawasi PHL juga. Ini pasti tidak cocok, ” papar Ahok.
Saat ini dia tengah membuat Ketentuan Gubernur yang dapat menghapus Tunjangan Kemampuan Daerah (TKD) untuk PNS yang malas. Itu semuanya ukurannya berdasar pada Key Performance Indicator/Index (KPI).
Jadi harus, PNS mesti berusaha keras atau bisa saja posisinya bakal ditukar oleh beberapa orang swasta yang lebih siap berusaha keras. Beberapa konsultan-konsultan swasta juga siap isi pos-pos di beberapa Unit Pelaksana Tehnis (UPT).
” Demikian mereka ketahui upah kita demikian besar, ‘Pak kapan UPT-nya disahkan? Kami sepertinya ingin geser deh. ‘ Ini serius konsultan-konsultan perusahaan besar ajukan pertanyaan, ” papar Ahok bercerita percakapannya dengan beberapa konsultan swasta.
Diluar itu, Ahok juga menginginkan supaya beberapa petinggi PNS terjamin bebas dari korupsi. Ada audior swasta yang mengecek biaya.
” Jadi tahun ini saya eksperimen. Ini Ayah/Ibu agak keki, grogi, geram beberapa. Kita dibantu 40 orang auditor Deloitte. Jadi perusahaan audit swasta yang mengecek kemampuan biaya swasta, saya simpan disini bongkar-bongkar keuangan Ayah/Ibu, ” papar Ahok