Pemerintah Percepat Program Perumahan Rakyat

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, sejak beberapa dekade yang lalu, negara Indonesia telah dikenal sebagai negara yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah.

Sebagai informasi bahwa SDA yang dimiliki oleh negara Indonesia tersebut terbagi menjadi dua jenis, yakni SDA Hayati (segala kekayaan yang bersumber dati makhluk hidup) dan SDA Non-Hayati (segala kekayaan yang bersumber dari benda mati).

Bahkan, sangking banyaknya SDA yang dimiliki oleh negara Indonesia, maka sejak beberapa dekade yang lalu, negara Indonesia telah melakukan ekspor SDA ke sejumlah negara di dunia.

Meskipun mempunyai SDA yang sangat melimpah, tetapi pada realitanya saat ini negara Indonesia masih belum bisa menjadi negara maju dan banyak sekali masyarakat yang hidup dalam kemiskinan serta jauh dari kata sejahtera.

Bahkan negara tetangga (Singapura) yang mempunyai SDA dibawah negara Indonesia justru bisa menjadi negara maju, serta sebagian masyarakatnya juga sudah hidup dalam kesejahteraan, angka kemiskinan juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara Indonesia.

Berdasarkan penelitian dari beberapa jurnal, maka dijelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi negara Indonesia sulit menjadi negara maju, meskipun mempunyai SDA yang melimpah, sejumlah faktor tersebut meliputi tingkat korupsi yang tinggi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, dan ketergantungan terhadap ekspor bahan atau barang mentah.

Beberapa pakar ekonomi juga mengaku bahwa sebenarnya negara Indonesia mempunyai potensi dan peluang yang sangat tinggi untuk menjadi negara maju dan menyejahterakan masyarakatnya, karena mengingat SDA yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat melimpah. Tetapi itu semua akan terasa percuma jika SDM yang dimiliki oleh negara Indonesia masih rendah, dan tingkat korupsi masih tinggi dan terjadi secara terus-menerus.

Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh Jajaran Kabinet Merah Putih dihimbau untuk berperilaku jujur, adil, dan membela rakyat,

Presiden Prabowo Subianto juga berjanji akan memberantas para koruptor dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, dan fokus utamanya ialah mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Salah satu program yang akan segera digelar untuk menyejahterakan masyarakat ialah seperti Program Perumahan Rakyat.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, program perumahan rakyat adalah program yang dibangun untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial di Indonesia, dan pemerintah juga ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat mempunyai hunian yang layak minimal 1 rumah dalam 1 Kartu Keluarga.

Hashim Djojohadikusumo mengaku bahwa program perumahan rakyat akan difokuskan terhadap para masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah (Upah Minimum Kota) atau dibawahnya.

Program Perumahan Rakyat juga selaras dengan adanya bunyi Sila Ke-5, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, saat ini banyak masyarakat yang salah persepsi tentang perumahan di Indonesia, sebagian besar masyarakat menilai bahwa perumahan hanya diperuntukan kepada kelompok menengah keatas saja.

Tetapi dengan adanya program perumahan rakyat, persepsi masyarakat tersebut sudah dipatahkan, dan kelompok menengah kebaawah juga berhak untuk mempunyai hunian yang layak di perumahan.

Oleh karena itu, program perumahan rakyat akan dipercepat dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh masyarakat harus mempunyai hunian yang layak dan perumahan rakyat mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo pada acara groundbreaking program tiga juta rumah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.

Bentuk SATGAS Perumahan Rakyat

Hashim Djojohadikusumo mengatakan, sejak beberapa pekan yang lalu, pihaknya telah membentuk satuan gagasan khusus untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat di seluruh daerah di Indonesia.

Pembentukan satgas program pembangunan perumahan rakyat tersebut merupakan bukti nyata bahwa Bunyi Sila Ke-5 bukan hanya slogan saja, melainkan saat ini pemerintah sedang berupaya semaksimal mungkin agar seluruh masyarakat mendapatkan keadilan yang sama dan hak yang sama dalam hunian layak.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, program pembangunan perumahan rakyat mempunyai dampak yang berganda (multiplier effect) di sejumlah sektor, seperti melibatkan industri kayu, besi, semen, mebel, kabel listrik, dan bahan material bangunan lainnya.

Pemerintah juga menghimbau kepada pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pihak Swasta untuk turut andil dalam program pembangunan perumahan rakyat.

Salah satu BUMN yang telah resmi menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan program perumahan rakyat ialah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).

Berdasarkan data yang ada, maka dijelaskan bahwa sejak beberapa bulan yang lalu, BRI telah menggelar program Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai bentuk komitmen untuk mendukung program tiga juta rumah yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada awal tahun 2026 ini, BRI telah menyalurkan KPP hingga Rp 2,30 triliun rupiah kepada 17.443 debitur atau setara dengan 28,75 persen dari total target penyaluran KPP Indonesia.

Presentase pencapaian tersebut resmi menempatkan BRI ke peringkat paling atas dalam penyaluran KPP di Indonesia.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan, program perumahan rakyat ini adalah program yang sangat hebat, dan program ini tidak hanya berfokus terhadap konsumen atau nasabahnya saja, melainkan juga berfokus terhadap pelaku usaha bahan bangunan, kontraktor skala kecil, dan distributor di daerah.