Presiden Prabowo Subianto Akui Banyak Oknum TNI-Polri Yang Terjerat Kasus Penyelundupan

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, saat ini korupsi sudah menjadi budaya dalam sektor pemerintahan, dan korupsi selalu ada pada setiap periodenya.

Sebagai informasi bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan yang melibatkan suatu individu, kelompok, maupun instansi, dan korupsi juga terdiri dari berbagai model seperti suap, manipulasi, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara, dan masih banyak lagi.

Diketahui, negara Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai tingkat korupsi paling tinggi di dunia.

Bahkan, beberapa oknum pejabat atau pemerintah di Indonesia telah melakukan korupsi hingga triliunan rupiah, dan hal tersebut sangat merugikan negara dan bangsa Indonesia.

Berdasarkan data yang ada, maka dijelaskan bahwa saat ini kerugian negara Indonesia akibat kasus korupsi telah mencapai angka yang sangat fantastis yakni Rp 279,9 Triliun Rupiah.

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh pejabat atau instansi pemerintah telah diajarkan untuk jujur dan mementingkan rakyat diatas kepentingan pribadi, dan Presiden Prabowo Subianto juga berkomitmen akan menindaktegas para pejabat atau oknum yang melakukan tindakan korupsi.

Meskipun telah dilarang dan tertulis dalam hukum nasional, tetapi pada realitanya saat ini masih banyak para oknum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi, seperti suap-menyuap jabatan, penyelundupan, dan lainnya.

Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan laporan bahwa terdapat pejabat dan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)-Polri (Polisi Republik Indonesia) yang terlibat dalam praktik penyelundupan barang-barang ilegal dan melanggar hukum.

Setelah mendapatkan laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung meminta kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengusut tuntas anggotanya yang berbuat tidak lurus dan melanggar hukum.

Presiden Prabowo Subianto penyelundupan barang ilegal bukan dilakukan oleh oknum TNI-Polri saja, melainkan terdapat beberapa instansi pemerintahan yang turut tergabung dalam aksi penyelundupan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa dirinya sudah mengerahkan para TNI-Polri untuk menindaktegas para pemalakan liar, tambang ilegal, dan penyelundupan, tetapi pada realitanya para oknum atau pihak pelanggar hukum tersebut selalu saja lolos dan tidak mau menghormati hukum di Indonesia.

Menurut Presiden Prabowo Subianto, praktik melanggar hukum tersebut akan membawa dampak negatif dan kerugian besar terhadap negara Indonesia, bukan hanya berdampak terhadap ekonomi nasional saja, melainkan berdampak terhadap keselamatan masyarakat, seperti adanya bencana alam, polusi udara, dan lainnya.

Contohnya yakni adanya penyelundupan timah di Bangka Belitung membuat negara Indonesia rugi hingga ratusan triliun. Selanjutnya terdapat pemalakan liar di hutan daerah Sumatera yang dapat menyebabkan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor.

Disisi lain Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa negara Indonesia memang butuh yang namanya korporasi, negara memang butuh usaha swasta, tetapi mereka semua tidak boleh mengatur dan mengalahkan negara Indonesia.

Naik Pangkat

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, meskipun terdapat sejumlah oknum TNI-Polri yang terlibat dalam praktik kegiatan ilegal, tetapi sebagian besar TNI-Polri sudah bekerja dengan maksimal, bersih, adil, dan mengayomi serta membantu masyarakat Indonesia.

Sebagai contoh bahwa saat ini terdapat banyak TNI-Polri yang turut turun ke lapangan untuk membantu proses evakuasi penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera.

Menurut Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto harus menaikan pangkat para anggotanya yang telah bekerja sekuat tenaga dan rela mengorbankan nyawanya untuk mengevakuasi dan membantu para korban bencana di Pulau Sumatera.

Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa melakukan evakuasi dan membangun jembatan di alam setelah bencana itu adalah hal yang tidak mudah dan sangat berisiko tinggi bagi keselamatan, tetapi para TNI-Polri, Pejabat, dan relawan rela turun ke lapangan untuk melakukan itu semua demi nama kemanusiaan dan membantu sesama,

Disisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta Kementerian Kesehatan untuk memberikan penghargaan terhadap para dokter dan tenaga kesehatan yang turut membantu korban di lapangan.

Bencana Bukan Untuk Budaya Wisata

Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa dirinya sangat geram dengan para oknum pejabat atau artis yang memanfaatkan bencana alam Pulau Sumatera untuk wisata ataupun pencitraan di media sosial.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, dirinya tidak pernah mengajari para Kabinet Merah Putih untuk datang ke daerah terdampak hanya untuk berfoto agar dianggap kerja atau hadir, semua sudah ada prosedurnya dan ada pihak yang siap memantau di lapangan apakah mereka datang hanya untuk pencitraan atau kerja serius.

Menurut Presiden Prabowo Subianto, kedatangan para pejabat atau TNI-Polri harus mempunyai dampak positif terhadap korban, seperti mencari masalah yang ada, menemukan solusi, dan bertindak dengan bijak.

Disisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga mengucapkan terima kasih kepada para instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang telah turun langsung dan memberikan dampak positif terhadap korban bencana, para instansi pemerintah tersebut meliputi Pertamina, Dirut PLN kerja keras, dan seluruh kementerian/lembaga.