‘Kita Tidak Pilih Ahok Lagi, Gubernur Suka Gusur Rakyat Kecil’

Berita Terkini – Beritaterkini.biz – Beberapa ratus warga korban penggusuran dari 33 kelurahan yang se-DKI Jakarta lakukan tindakan kongres rakyat dibawah Tol Wiyoto Wiyono, Penjaringan, Jakarta Utara. Beberapa warga mengecam kebijakan penggusuran yang dikerjakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok.

Dalam aksinya, Beberapa warga kompak meneriakan hujatan pada Ahok serta menyebutkan sebagai si raja gusur. ” Ini menjadikan satu rakyat calon korban serta korban penggusuran, kita berkumpul disini menginginkan menuntut Gubernur DKI supaya tidak menggusur sewenang-wenang. Kami bakal lawan Ahok si raja gusur. Kita dapat saksikan lokasi kampung aquarium, Pasar Ikan, Kalijodo, serta daerah gusuran lain, Daerahnya terlantar tidak diapa-apain sesudah digusur, ” tutur Ketua Panitia proses kongres sekalian Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul di Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (15/5).

Dia menuding penggusuran itu dipaksakan untuk kebutuhan cukong serta pengembang property supaya mereka nyaman, tidak ada lagi perkampungan miskin kumuh tampak di sekelilingnya.

” Dalam kongres ini kita bakal lakukan perjanjian berbarengan serta seruan berbarengan untuk hadapi penggusuran. Terang kita akan tidak pilih Ahok lagi, si Gubernur tukang gusur rakyat miskin, ” tandas Marlo.

Lebih jauh Marlo menyatakan, warga penggusuran ini warga miskin semuanya, mereka ada yang miliki sertifikat tanah, serta yang pasti mereka semuanya miliki KTP DKI yang miliki hak politik serta hal nada dalam penentuan besok, mereka yang bakal memastikan siapa Gubernur ke depan.

” Gerakan yang membela hak-hak miskin. Tidak ada keterlibatan dengan cagub-cawagub, kami semuanya berdiri sendiri, ” tegasnya.

Marlo menyatakan nanti dalam acara ini ada perjanjian berbarengan, lantas mengajukan usaha hukum, serta hasil kongres ini gagasannya bakal menuntut Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

” Kami bakal selenggarakan tuntutan ke pengadilan, bukanlah lagi pengadilan PTUN, tuntutan ke pengadilan pidana, ” ujarnya.