- Infografis Perayaan Natal Nasional 2025
- Pemerintah Dukung Manajemen Risiko di Berbagai Sektor Pembangunan Nasional
- Mendagri Tito Karnavian Umumkan Kunci Keberhasilan Indonesia Menjadi Negara Maju
- Menkeu Purbaya Komitmen Berantas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia
- Presiden Prabowo Subianto Akui AI Adalah Solusi Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Mencapai Swasembada Pangan
Jokowi Meminta Agar Tarif PNBP Tidak Membebani Masyarakat
Beritaterkini.biz – Beritaterkini, Pemerintah mengevaluasi penetapan tarif pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Evaluasi penetapan tarif khususnya dilaksanakan terhadap penerimaan PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) seperti pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Evaluasi dalam rapat internal yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/08/2017).
Datang saat rapat itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.
Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, dari hasil evaluasi, Presiden Joko Widodo menginginkan penetapan tarif PNBP Diseimbangkan antara kebutuhan negara untuk mendapatkan pendapatan dengan kondisi keuangan masyarakat.
Oleh sebab itu, Presiden memberikan pesan kepada kementerian atau lembaga terhubung agar penetapan tarif dari PNBP dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai PNBP menjadi satu bentuk penerimaan negara yang tidak memiliki dasar yang baik.
Menhub Budi Karya mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaksanakan perintah yang diberikan Jokowi dengan menata tarif PNBP di sekolah kedinasan yang diurus oleh Kementerian Perhubungan.
Untuk tahap pertama yang semestinya dilakukan adalah dengan memberikan alokasi terhadap masyarakat kurang mampu untuk dapat menikmati pendidikan.
Kementerian Perhubungan memberikan alokasi sebanyak 20 persen hingga 30 persen kursi sekolah kedinasan untuk msyarakat kurang mampu.
Selanjutnya, untuk menutup kekurangan PNBP dari sektor itu, Kemenhub ajan meningkatkan tarif PNBP dari pos penerimaan lain seperti, jasa pelabuhan, penerimaan uang dan kelautan.
( Berita Terkini )
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: beritaterkini.biz/jokowi-meminta-agar-tarif-pnbp-tidak-membebani-masyarakat/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: beritaterkini.biz/jokowi-meminta-agar-tarif-pnbp-tidak-membebani-masyarakat/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: beritaterkini.biz/jokowi-meminta-agar-tarif-pnbp-tidak-membebani-masyarakat/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: beritaterkini.biz/jokowi-meminta-agar-tarif-pnbp-tidak-membebani-masyarakat/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on to that Topic: beritaterkini.biz/jokowi-meminta-agar-tarif-pnbp-tidak-membebani-masyarakat/ […]
… [Trackback]
[…] Info to that Topic: beritaterkini.biz/jokowi-meminta-agar-tarif-pnbp-tidak-membebani-masyarakat/ […]
… [Trackback]
[…] Read More Information here on that Topic: beritaterkini.biz/jokowi-meminta-agar-tarif-pnbp-tidak-membebani-masyarakat/ […]
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: beritaterkini.biz/jokowi-meminta-agar-tarif-pnbp-tidak-membebani-masyarakat/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Info here on that Topic: beritaterkini.biz/jokowi-meminta-agar-tarif-pnbp-tidak-membebani-masyarakat/ […]
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: beritaterkini.biz/jokowi-meminta-agar-tarif-pnbp-tidak-membebani-masyarakat/ […]
… [Trackback]
[…] There you will find 16202 more Information to that Topic: beritaterkini.biz/jokowi-meminta-agar-tarif-pnbp-tidak-membebani-masyarakat/ […]