Jokowi Berkomitmen Untuk Mendukung Perkembangan Mobil Listrik

Beritaterkini.biz – Beritaterkini, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan mobil listrik. Komitmen Presiden tersebut dilatarberlakangi dengan banyaknya pertimbangan, seperti perubahan global dan dampaknya terhadap iklim dan lingkungan.

“Ke depan itu mau enggak mau, memang mobil listrik harus kita hitung (perhitungkan). Harus kita lihat. Karena semua akan mengarah ke sana,” ucap Jokowi kepada wartawan pada saat berkunjung ke acara Lebaran Betawi 2017 di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2017).

Jokowi mengungkapkan, semua persiapan termasuk regulasi dan riset harus disusun mulai sekarang. Jokowi mengatakan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dapat mengambil peran dalam penelitian dan pengembangan mengenai mobil listrik tersebut.

“Jangan sampai, besok orang sudah ke sana (mengembangkan mobil listrik mereka), kita bingung (belum punya persiapan),” ucap Presiden.

Jokowi mengungkapkan, selain daripada persiapan regulasi dan riset, pemerintah juga perlu menyusun insentif yang dapat mendorong semangat pengembangan mobil listrik. Insentif tersebut dapat diberikan kepada penemu, peneliti, maupun industri.

“Ini semua harus disiapkan,” ucap Jokowi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan sebelumnya bahwa, pemerintah sedang mempersiapkan draft Peraturan Presiden mengenai pemanfaatan tenaga listrik untuk transportasi.

Baca juga : Djarot Bersyukur Pelaksanaan Lebaran Betawi Berjalan Lancar Tanpa Ada Kendala

“Sudah ada instruksi tertulis dari Presiden bahwa pemerintah mendukung pengembangan mobil listrik. Kebijakan ini untuk mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih. Sedang disusun (aturannya), barangkali akan berupa peraturan presiden,” ucap Jonan, Rabu lalu.

Apabila rencana tersebut berhasil diterapkan, impor minyak maupun elpiji dapat ditekan cukup drastis. Sebelumnya, pemerintah juga sudah menerbitkan beberapa regulasi mengenai pemanfaatan gas untuk transportasi, akan tetapi hasilnya tidak optimal.

Menurut pendapat Jonan, selain daripada Kementerian ESDM, instansi lain yang terlibat penyunan draft peraturan tersebut merupakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Dengan Kementerian Keuangan, salah satu hal yang dibahas termasuk masalah perpajakan.

Menurut dia, dengan menggunakan sistem perpajakan yang ada sekarang ini, impor mobil listrik akan menjadi sangat mahal harganya terhadap konsumen di Indonesia.

“Ide teknisnya adalah baterai mobil listrik, bila tenaganya habis, bisa ditukar dengan yang sudah terisi penuh. Sistemnya semacam penukaran tabung elpiji. Soal perakitan di mana dan impor segala macamnya itu di Kementerian Perindustrian,” ucap Jonan.

Jonan menambahkan, apabila rencana tersebut terealisasi, maka impor minyak mentah dan bahan bakar minyak, termasuk elpiji, akan turun drastis. Penggunaan tenaga listrik untuk transportasi juga sejalan dengan rencana bauran energi nasional sebesar 23 persen dari energi terbarukan pada 2025 nanti.

( Berita Terkini )