Berita Terkini | Berita Online | Berita Terbaru Hari Ini

Beritaterkini.biz – Beritaterkini, Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan mengatakan turut prihatin dengan banyaknya operasi tangkap tangan terhadap hakim di beberapa peradilan. Maruarar mengungkapkan, penangkapan kepada hakim seharusnya menjadi sebuah tanggung jawab Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali sebagai pihak yang membawahi para hakim.

“Saya pikir dalam setiap organisasi, pimpinan tertinggi harusnya memiliki tanggung jawab. Tidak ada peradilan yang salah, namun komandan yang salah,” ucap Maruarar saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (8/10).

Keberadaan maklumat MA yang menangani maraknya penangkapan aparat pengadilan beberapa waktu lalu dinilai Maruarar tidak lebih dari sekadar pengumuman. Menurut dia, hal yang lebih penting merupakan perbaikan sistem pengawasan di tubuh MA.

Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini pun mempertanyakan sistem pengawasan dan evaluasi yang selama ini dilakukan MA terhadap jajarannya. Menurut Maruarar, MA seharusnya melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap setiap hakim.

“Ini harusnya ada semacam pengarahan. Hakim seharusnya dievaluasi, diikuti, kemudian dinilai, diberikan pertimbangan, baik dari sepak terjang saat menjalani persidangan maupun putusannya selama ini,” ungkapnya.

Jika ditemukan ada kesalahan didalam memutuskan perkara, kata dia, MA harus bertindak tegas hakim yang bersangkutan. Ia melihat selama ini MA selalu berdalih bahwa perbuatan itu merupakan sebuah tanggung jawab individu.

“Ini menjadi suatu kekhawatiran dikarenakan tidak ada tekanan dari pimpinan untuk melihat bahwa permasalahan korupsi sangat serius,” ucap Mauarar.

Ia menyarankan untuk pegawai peradilan yang terjerat kasus nantinya dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat dari orang biasa untuk menimbulkan efek jera. “Paling tidak diperberat hukumannya. Tapi jangan hukuman mati jugalah,” ungkapnya.

Akhir-akhir ini penyidik KPK sedang gencar membidik beberapa pegawai peradilan termasuk hakim. Pada Jumat (6/10) lalu, KPK menangkap hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono. Ia diduga telah menerima sejumlah uang dari anggota Komisi XI DPR Aditya Anugrah Maha terhubung dengan kepengurusan perkara di PT Sulut.

( Berita Terkini )