Haji Lulung ” Konflik di PPP ini sebenarnya enggak ada Ini kan cuma campur tangan pemerintah “

Beritaterkini.biz – Berita Terkini – Meskipun Kementerian Hukum serta HAM barusan menerbitkan surat ketentuan (SK) untuk PPP kubu Romahurmuziy, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana tetaplah menyebutkan kalau kepengurusan yang sah yaitu PPP pimpinan Djan Faridz.

Referensi yang dipakai Lulung, sapaan akrab Abraham Lunggana, yaitu ketentuan Mahkamah Agung yang disebutnya telah memenangkan tuntutan yang diserahkan Djan Faridz.

Atas basic itu, Lulung menyatakan akan tidak mengaku kepengurusan PPP pimpinan Romi, sekian sapaan Romahurmuziy.

” Bila menurut undang-undang, putusan MA itu lebih tinggi dari pada SK yang diterbitkan oleh Menkumham, ” kata Lulung waktu didapati di Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat,

Ia mengemukakan hal semacam itu selesai lakukan sosialisasi pemenangan untuk Penentuan Kepala Daerah 2017 yang di hadiri pengurus 44 PAC serta 6 DPC se-DKI Jakarta.

Menurut Lulung, hadirnya beberapa pengurus PAC serta DPC se-DKI Jakarta. menyatakan kalau beberapa kader PPP memanglah lebih mensupport Djan Faridz.

” Perseteruan di PPP ini sesungguhnya tidak ada. Ini kan hanya campur tangan pemerintah, ” tutur Lulung.

Menteri Hukum serta HAM Yasonna Laoly belum lama ini mengesahkan kepengurusan PPP hasil muktamar Pondok Gede.

Dalam muktamar yang di gelar pada 22 April itu mengambil keputusan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP.

Yasonna menilainya, kepengurusan baru ini sangatlah akomodatif, baik untuk kepengurusan Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz maupun Muktamar Surabaya yang pernah di pimpin Romi.

” Representasinya terakomodasi dengan baik, terkecuali sebagian pihak yg tidak bersedia dilibatkan dalam kepengurusan ini, ” tutur Yasonna waktu jumpa pers di Gedung Kementerian Hukum serta HAM, Kuningan,

( Berita terkini )