Fadli Zon Menyebut Ada Rumor Jokowi Melindungi Ahok Dalam Masalah Sumber Waras

Beritaterkini.biz – Beredar rumor Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perlindungan pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkaitan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Wakil Ketua DPR Fadli Zon memohon Presiden berikan penjelasan soal rumor ini.

” Saya duga mesti ada klarifikasi dari presiden. Masalah ini begini dikarenakan ada rumor bila Presiden melindungi Ahok. Oleh karena itu Presiden mesti berikanlah klarifikasi, ” kata Fadli

Dia tidak segan menyampaikan kalau rumor perlindungan Presiden sudah menyebar di kalangan anggota dewan sampai orang-orang. ” Rumor ini telah beredar di kalangan politisi, ” terang politisi Gerindra ini.

Menurut dia, rumor ini makin kuat lantaran KPK sekarang ini belum mempunyai cukup bukti untuk memastikan siapa dalang di balik dugaan korupsi lahan RS Sumber Waras.

” Saya tidak tahu, ini mesti diklarifikasi, masalah ini tertahan (di KPK) tuturnya presiden melindungi Ahok. Ini masalah, rumor ini mesti dibantah bila ini tidak benar. Resikonya orang akan bertanya-tanya masalah yang telah gamblang (ada indikasi kerugian negara), tetapi tidak dapat dieksekusi, ” tegasnya.

Terlebih dahulu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambangi Istana Negara selesai Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Wali kota hasil Penentuan Kepala Daerah serentak 2015 berlangsung. Diakui dia cuma menjumpai Presiden Joko Widodo.

Waktu berjumpa Jokowi, Ahok mengakui mendapatkan pertanyaan sekitar masalah Sumber Waras. Presiden juga bertanya masalah pemanggilan yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mendengar laporan yang di sampaikan Ahok, Presiden cuma tertawa. ” Ya beliau ketawa saja ini namanya ujian sebelum naik lagi tuturnya, ” kata Ahok sambil tertawa lebar.

Dalam hasil auditnya BPK menaksir pembelian tempat RS Sumber Waras merugikan daerah daerah Rp 191 miliar dari ada selisih angka dalam pembelian tempat yang dilakukan PT Ciputra Karya Unggul sebesar Rp 564. 355 miliar. Sedang angka pembelian lahan punya RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI sejumlah Rp 755 miliar.

Transaksi ini dimaksud BPK tidak sesuai dengan prosedur. Serta menilainya pemprov DKI beli lahan di lokasi itu dengan harga yang lebih mahal. Diluar itu, BPK juga temukan enam indikasi penyimpangan dalam sistem pengadaan tanah, yaitu penyimpangan dalam langkah perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian tempat RS Sumber Waras, pemilihan harga, serta penyerahan hasil.