PDIP Santai, Partai Pendukung Marah Ahok Dijadikan Cawagub DKI

Beritaterkini.biz – Berita Terkini, Jakarta – PDI Perjuangan tengah melakukan simulasi untuk mendapatkan jagoan ideal di Pilgub DKI 2017 nanti. Menariknya, dalam simulasi itu, nama bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk dalam simulasi itu. Tetapi, bukan sebagai cagub, melainkan sebagai cawagub dari kader internal yang bakal diusung oleh PDI Perjuangan.

Pertimbangan posisi Ahok sebagai cawagub didasarkan pada jumlah kursi di Jakarta. PDI Perjuangan mempunyai suara terbanyak di Jakarta dengan 28 kursi. Kalau dihitung, Ahok bersama 3 partai pendukung cuma dapat mengumpulkan 24 kursi.

Ternyata, langkah PDI Perjuangan menempatkan Ahok sebagai pendamping membuat sejumlah partai pendukungnya geram. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parrerira mengatakan kubunya santai menanggapi respons dari partai politik pendukung Ahok.

“Santai saja PDI Perjuangan. Biarin aja enggap apa-apa. Biasa aja teman-teman Ahok aja enggak apa-apa juga,”ucap Andreas.

Apalagi, ucap Andreas, Ahok sendiri juga mengklaim tidak masalah dengan simulasi itu. Bahkan beberapa waktu lalu, Ahok menilai posisinya sebagai gubernur cuma akting.

“Tapi Ahok kan enggak apa-apa. Ahok sendiri udah kasih tanggapan. Ahok yang berkepentingan langsung aja enggak apa-apa kok,”tegasnya.

Anggota Komisi I DPR ini menambahkan kalau simulasi sudah selesai dilakukan dan diputuskan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan bakal segera mengumumkannya.

“Nanti bakal diumumkan hasil simulasinya. Kita punya pilihan-pilihan dong soal itu. Nanti kalau udah diputuskan pasti diumumkan,”tutupnya.

Politisi Nasdem irma Suryani Chaniago menganggap, gagasan PDI Perjuangan untuk menjadi Ahok sebagai calon wakil gubernur di Pilkada DKI 2017 nanti, bertentangan dengan aturan KPU. Menurut dia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati, tegas melarang Ahok maju kembali menjadi seorang calon wakil gubernur.

“Itu kan cuma simulasi. Aturan KPU nya enggak memungkinkan gubernur jadi wakil gubernur. Tidak baca aturan KPU ya,”ucap Irma di Jakarta, Kamis (25/8) kemarin.

Dia menyambungkan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 (0), disebutkan, belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon wakil gubernur, atau Bupati dan Walikota untuk calon wakil bupati/calon walikota pada daerah yang sama.

Irma menduga, ide untuk menjadikan Ahok sebagai cawagub bukanlah keputusan dari DPP PDI Perjuangan. Melainkan keputusan individu perorangan di dalam partai itu yang menurutnya tidak paham dengan aturan KPU.

Tidak cuma partai Hanura, Nasdem pun tidak terima jagoan yang digadangnya dijadikan cawagub. Ketua DPP Hanura, Miryam S Haryani menduga hal itu memperlihatkan sebuah kecemasan partai yang belum mempunyai jagoan di Pilgub DKI.

“Itu kegamangan partai politik yang belum memutuskan pasangan di Pilkada DKI,”ucap Miryam, Kamis (25/8/2016).