Para Investor Bisa Lari, Bila Jokowi Terlalu Lambat Pilih Menteri ESDM

Posted on by
Para Investor Bisa Lari, Bila Jokowi Terlalu Lambat Pilih Menteri ESDM

Related Post

Beritaterkini.biz – Berita Terkini, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Syamsir Abduh memohon Presiden Joko Widodo untuk segera menentukan Menteri ESDM yang baru pengganti Arcandra Tahar yang sudah diberhentikan. Kekosongan kursi orang nomor satu di Kementerian ESDM pada waktu ini diisi oleh Luhut Binsar Panjaitan yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Kalau menurut saya minggu depan sudah harus ada, supaya ada kepastian apalagi sudah ada dugaan dari negara negara lain jika Indonesia dalam sektor energi adalah bangsa yang tidak menghormati kontrak,” ujarnya dalam acara diskusi Energi Kita yang digagas RRI, IJTI dan IKN di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu (4/9).

Dia Menilai, bila Menteri ESDM yang baru tidak segera ditetapkan maka akan sangat merugikan negara. yang ditakutkan banyak Investor menjadi tidak nyaman dengan situasi seperti ini.

“Kita takut jika belum ditetapkan akan berubah-ubah kebijakan padahal ini merupakan sektor padat teknologi padat modal padat karya kalau diubah bagi investor nanti tidak nyaman karena tidak ada kepastian,” ujarnya.

Akan tetapi dia mengatakan keterlambatan penunjukan menteri ESDM yang baru ini bukan faktor minimnya sumber daya manusia, melainkan lantaran terlalu banyak nama dan kepentingan sehingga membingungkan Presiden dalam menjatuhkan pilihannya.

“Yang jelas koordinasi DEN mengalami gangguan. namun saya lihat ini berlarut-larut bukan karena tidak ada orang yang sanggup untuk jabatan itu, ini jadi lambat dikarena presiden terlalu banyak pilihan dan kepentingan, presiden sulit sendiri,” ujarnya

Sementara itu, pengamat energi dari IESR, Fabby Tumiwa berpesan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menggunakan hak prerogratif dalam memilih Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan hati-hati agar kesalahan ini tidak terulang kembali.

“Hak (prerogratif) tersebut tidak dapat dipakai secara sembarangan. Pemilihan itu mencerminkan presiden sudah melakukan hak dengan ugal-ugalan dan melanggar undang-undang,” ujar Faby
( Berita Terkini )

COMMENTS

Leave a Comment