Pemerintah Manfaatkan 3D dan ETLE Drone Untuk Mewujudkan Zero Odol

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, saat ini kondisi lalu lintas di sejumlah daerah sudah semakin padat, dan beberapa daerah juga mengalami kemacetan yang sangat parah.

Sebagai contohnya bahwa saat ini daerah DKI Jakarta dan Kota Semarang telah mengalami kemacetan hampir setiap harinya, khususnya di daerah tengah kota.

Padatnya arus lalu lintas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan volume kendaraan yang tinggi, infrastruktur jalan yang sempit serta tidak sebanding dengan volume kendaraan, dan hambatan karena adanya parkir liar dan aktivitas yang mengganggu arus lalu lintas.

Banyak masyarakat yang mulai resah atas kepadatan arus lalu lintas tersebut, dan sebagian besar masyarakat juga meminta pemerintah agar dapat menangani masalah kemacetan tersebut.

Oleh karena banyaknya aduan dari masyarakat, akhirnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemacetan, seperti pembangunan transportasi umum seperti MRT-LRT-Transjakarta/Transjateng dan lainnya, membatasi pengunaan kendaraan pribadi dengan sistem ganjil genap, membangun jalan tol, membangun fly over, dan membangun underpass.

Diketahui, masyarakat bukan hanya resah tentang kepadatan arus lalu lintas saja, melainkan masyarakat juga resah tentang masalah kendaraan besar yang membawa muatan melebihi batas kapasitas kendaraan, dan hal tersebut tentunya sangat membahayakan keselamatan bagi para pengguna jalan.

Sebagai contoh bahwa saat ini di kota Semarang, tepatnya di daerah Ngaliyan masih banyak sekali kendaraan besar yang membawa muatan lebih dari kapasitas kendaraan, dan hal tersebut menyebabkan kemacetan serta kecelakaan.

Oleh karena itu, masyarakat meminta kepada pihak yang berwajib untuk menertibkan para pengguna jalan yang membawa muatan melebihi batas, khususnya bagi kendaraan besar seperti truk.

Baru-baru ini, pemerintah telah merumuskan peraturan untuk mewujudkan lalu lintas bebas angkutan berlebihan muatan atau yang biasa disebut dengan Zero ODOL (Over Dimension Over Load).

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, alasan utama pemerintah dalam menerbitkan Zero ODOL yakni adalah untuk penanganan keselamatan bagi para pengguna jalan.

Menurut Agus Suryonugroho, keselamatan para pengguna jalan sangat penting dan harus diutamakan, dan saat ini tahap peraturan Zero ODOL masih dalam pengkajian dan pengembangan.

Agus Suryonugroho mengaku bahwa berdasarkan hasil sementara maka Zero ODOL akan diresmikan pada tahun 2027 mendatang.

Banyak warganet yang bertanya-tanya, mengapa penerbitan pertauran Zero ODOL sangat lama dan membutuhkan waktu kurang lebih setahun.

Agus Suryonugroho menjelaskan, penerbitan Zero ODOL membutuhkan kolaborasi yang intens antar lintas sektor, yakni seperti pemerintah (Kemenhub, Kemenko Infrastruktur, PUPR), penegak hukum (Polri/Korlantas), pengelola jalan tol, serta pelaku usaha logistik dan asosiasi pengemudi. Sinergi ini fokus pada penindakan, normalisasi kendaraan, dan pengawasan berbasis teknologi (ETLE/WIM).

Disisi lain, Agus Suryonugroho juga menegaskan bahwa pada beberapa waktu kedepan, pihaknya akan mulai mengerahkan mobil patroli Jatanlin untuk patroli kejahatan lalu lintas, khususnya bagi mereka kendaraan besar yang membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan atau over dimension.

Bukan hanya melakukan patroli lalu lintas saja, melainkan pihaknya juga akan menggunakan kecanggihan teknologi seperti ETLE Drone untuk memantau kejahatan lalu lintas.

Pihak Korlantas juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan operasi ketupat, yakni menyasar pada kendaraan angkutan umum travel dan bus.

Jadi dalam pelaksanaannya, pihak Korlantas dan Kemenhub akan memasang titik-titik check point dimana kendaraan angkutan umum travel dan bus akan di periksa apakah beban kendaraan mereka melebihi batas kapasitas standar.

Pengusaha Logistik Turut Ambil Bagian

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, para pengusaha logistik dan ekspedisi harus turut andil dalam mewujudkan Zero ODOL di Indonesia.

Dudy Purwagandhi mengaku bahwa para pengusaha logistik atau ekspedisi tidak boleh hanya mengutamakan keuntungan saja, melainkan mereka harus mengutamakan keselamatan kerja dan para pengguna jalan lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, peraturan tentang Zero ODOL dapat berdampak positif terhadap para pengusaha logistik dan ekspedisi, bahkan Zero ODOL juga dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB).

Bukan hanya berdampak terhadap PDB saja, tetapi peraturan Zero ODOL juga akan berdampak positif terhadap ekonomi nasional, investasi sektor transportasi, dan menciptakan iklim transportasi lalu lintas yang sehat, aman, dan sesuai prosedur,

Bahkan, berdasarkan hasil penelitian maka dijelaskan bahwa terdapat kurang lebih 35 persen asosiasi pedagang yang berminat untuk menanamkan investasinya di perusahaan logistik dan ekspedisi bila mereka tertib dalam menjalankan Zero ODOL.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).