- Heboh Pemerintah Berikan Insentif 10 Juta Bagi Masyarakat Yang Ingin Konversi Motor BBM Ke Listrik
- Heboh Harga BBM Pertamina Resmi Turun Per 1 September 2024
- Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Perkuat Deteksi Wabah MPOX di Indonesia
- Presiden Joko Widodo Berencana Berkantor Permanen di IKN Mulai September 2024
- Mendag Akui Indonesia Mampu Menjadi Negara Maju, Tetapi Terhalang Beberapa Hal, Berikut Penjelasannya
Yusril Minta Ahok Pergi Dari Luar Batang jika Mempunyai Sertifikat
Beritaterkini.biz – Beberapa ratus warga kanpung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara berkumpul di masjid Jami Luar Batang untuk membutuhkan tanda tangan sebagai tanda perjanjian menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum warga Kampung Luar Batang untuk menampik penggusuran yang bakal dikerjakan oleh Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Yusril mengakui telah lihat secara langsung sertifikat punya warga Luar Batang. Demikian sebaliknya, bila Pemprov DKI tak mempunyai bukti kuat berbentuk sertifikat jadi Yusril memohon Pemprov angkat kaki serta tidak memaksakan diri menggusur warga.
” Pemda DKI saya minta ke Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama). Apa buktinya miliki tanah diluar Batang? Bila tak ada, Anda yang pergi dari sini. Janganlah rakyat yang diminta pergi, ” tegas Yusril selesai memberi materi di kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Rabu (7/4).
Diakuinya sudah melayangkan surat ke Pemprov DKI untuk duduk berbarengan serta mencari jalan keluar masalah yang dihadapi warga Luar Batang. Yusril mengakui sepakat bila lokasi Luar Batang direvitalisasi jadi semakin bagus dari sekarang ini. Namun tanpa ada mesti menggusur warga.
” Pemerintah itu mengayom rakyat. Bukanlah menggusuri rakyat. Janganlah orangnya suruh pergi dari situ, tempat itu kosong selalu dibikin tempat parkir, untuk siapa, untuk apartemen-apartemen yang di bangun oleh pengembang di sekitaran itu. Jadi bila ingin dibagusin, bagusin saja. Buat saja rusun, gerai-gerai, kios-kios, disitu. Orang dapat buat pasar tradisional, berdagang, berjualan makanan, orang dapat berziarah di situ namun penduduknya tak terusir dari situ, ” tuturnya.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyebutkan akan memperjuangkan ini berbarengan warga Luar Batang. Diakuinya tidak takut bertemu dengan pemerintah yg tidak menggerakkan manfaat sesuai sama konstitusi.
” Lantaran prinsip untuk saya pemerintah itu digerakkan atas prinsip keadilan. Bila pemerintah jalan tak adil saya bakal melawannya. Namun saya melawannya dengan beberapa cara konstitusional, demokratis serta menurut hukum, ” tegasnya.
Bekas Menteri Kehakiman masa SBY ini meyakinkan akan ambil langkah hukum untuk membela warga Luar Batang. Pengadilan bakal mengambil keputusan sengketa ini.
” Jadi saya bukanlah provokator, ekstrimis. Saya menggerakkan pekerjaan saya sebagai advokat yang mengerti bebrapa masalah hukum hingga bila ada permasalahan dapat saya negosiasikan dengan pemerintah. Bila tak biarlah hakim yang mengambil keputusan di pengadilan, ” ucapnya.