Ridwan Kamil Siap Di Pilih Oleh Gerindra Untuk Maju Menjadi Pilihan Gubenur DKI

Emil lebih berharap Gerindra bisa berkoalisi dengan Golkar (9 kursi) dan PPP (10) kursi) saja, tanpa mesti mengajak PKS (11 kursi). Tujuannya supaya memberi ruang kepada PKS membentuk kubu ketiga bersama Demokrat (10 kursi) dan PAN (2 kursi).

Kang Emil berpendapat bahwa keberadaan PKS di kubu yang ikut mengusungnya lebih berpotensi menyebabkan blunder, karena cyber army yang diduga berafiliasi kepada PKS di sosial media diprediksi lebih banyak mengusung isue berbau SARA yang sangat tidak disukai sebagian masyarakat DKI yang masih mengusung semangat toleransi yang tinggi. Buat apa merangkul PKS yang berpotensi mendatangkan 10% suara, tapi kehilangan 20% suara milik etnis Tiongha dan non muslim.

Karena salah satu jargon yang akan diusung Emil di Pilkada DKI mendatang adalah membawa DKI menjadi kota yang menjunjung tinggi budaya toleransi antar umat beragama. Emil tidak mau jargon itu tercederai dengan isue isue SARA didalam kampanye sosial media, karena dirinya sudah mantap berfalsafah kepada Pancasila dan tidak memberi ruang untuk menoleh kepada Piagam Jakarta.

Selain itu Emil juga berharap ada minimal 3 kubu yang mengusung calon gubernurnya. Jika hanya 2 kubu yang berhadapan secara head to head seperti kasus Pilpres yang lalu, Dikuatirkan menimbulkan gesekan dan perpecahan ekstrem di masyarakat DKI, Bahkan secara nasional karena pilgub DKI atmosfirnya berskala nasional.

Dengan menolak PKS bergabung di koalisi Gerindra, maka diharapkan mereka akan mengusung calonnya sendiri yang bisa saja akan diambil dari konvensi calon gubernur muslim yang diprakarsai oleh FPI. Keberadaan 3 calon akan memecah peta dukungan dan meminimalkan konflik sebagaimana jika cuma ada 2 calon yang head to head.

Nah, apa jawaban Prabowo atas syarat yang akan diminta tersebut akan mempengaruhi keputusan Kang Emil untuk bersedia maju Pilgub DKI 2017 atau tidak. Dua syarat lain yaitu hanya bersedia jadi calon Gubernur (bukan Wakil Gubernur) serta dibebaskan dari kewajiban membayar mahar, sepertinya akan diloloskan oleh Prabowo meskipun tentu saja ada konsesinya.