Presiden Joko Widodo Minta Menteri Keuangan Segera Lunasi Hutang ke Bulog Senilai Rp 16 Triliun

Berita Terkini – Baru-baru ini, warganet dihebohkan dengan kabar bahwa pemerintah belum melunasi hutang ke Perum Bulog senilai Rp 16 Triliun.

Sebagai informasi bahwa Perum Bulog merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran.

Diketahui, semua aktivitas logistik di Indonesia mulai dari pengolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras dilakukan oleh Perum Bulog.

Pada beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera melunasi hutang senilai Rp 16 triliun ke Perum Bulog, pasalnya, saat ini Perum Bulog memerlukan dana untuk mengimpor beras.

Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara dan menanggapi permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk segera melunasi hutang ke Perum Bulog.

Sri Mulyani mengatakan, proses pembayaran hutang pada Perum Bulog hanya dapat dilakukan setelah hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) keluar.

Sri Mulyani mengaku bahwa seharusnya proses audit dari BPKP berjalan sesuai prosedur dan hasil dapat cepat keluar, pasalnya, selama ini penggunaan anggaran oleh Perum Bulog telah sesuai mekanisme yang ada.

Rincian Hutang Pemerintah ke Perum Bulog

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan rincian hutang pemerintah ke Perum Bulog, dan juga kebutuhan tambahan anggaran Perum Bulog.

Airlangga Hartarto mengatakan, Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.

Airlangga Hartarto menjelaskan, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa Perum Bulog telah mengakumulasi bahwa pemerintah masih mempunyai hutang ke Perum Bulog sebesar Rp 16 Triliun, dan hutang tersebut harus segera dilunasi.

Disisi lain, Airlangga Hartarto juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui bahwa pemerintah akan memberikan bantuan pangan tahun depan yang akan dijalankan pada Januari – Juni 2024.

Airlangga Hartarto mengaku bahwa saat ini pemertintah telah mengalokasikan bantuan beras 10 kg untuk 22.004.007 masyarakat yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH), selanjutnya akan ada juga bantuan untuk Keluarga Rawan Stunting (KRS) yaitu sebanyak 1.446.809.

Perum Bulog Akan Impor Beras Dalam Jumlah Besar

Badan Urusan Logistik (BULOG) mengklaim bahwa pihaknya mendapatkan tugas dari pemerintah untuk melakukan impor beras dalam jumlah yang cukup besar yaitu sebanyak 1,5 juta ton.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto mengatakan, impor beras tersebut dilakukan karena untuk memastikan bahwa stok cadangan beras di Indonesia terpenuhi hingga tahun depan.

Mokhamad Suyamto menjelaskan, selain untuk memastikan bahwa stok cadangan beras di Indonesia terpenuhi, impor beras juga harus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras di masyarakat.

Mokhamad Suyamto mengaku bahwa saat ini pihak Perum Bulog telah melakukan koordinasi dengan beberapa negara untuk penyelesaian tugas impor beras dari pemerintah.

Disisi lain, Mokhamad Suyamto juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat 3 negara yang telah mempunyai kontrak dengan Indonesia, yakni negara Thailand, Vietnam, Pakistan dan Myanmar.

Mokhamad Suyamto juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir dan tidak perlu membeli beras dalam jumlah yang banyak atau borong, pasalnya, saat ini pemerintah dan pihak Perum Bulog telah mempunyai berbagai rencana agar stok cadangan beras di Indonesia selalu terpenuhi.