Kapolri akan Mundur Jika Terbukti Membuat Pernyataan Palsu Terorisme

Beritaterkini.bizBerita Terkini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tegas membantah pernyataan yang mengatakan adanya rekayasa pengalihan kabar di balik proses pemberantasan terorisme. Bahkan dia siap mundur dari jabatannya sebagai Kapolri apabila terbukti ada rekayasa dalam kasus ini.

“Kalau didapati ada pelaku yang mengatakan rekayasa, saya siap untuk dipecat. Saya akan mengundurkan diri apabila saya terlibat merekayasa,” terang Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016).

“Apabila seandainya tidak, tolong pertanggungjawabkan ucapan tersebut. Karena masyarakat umum bisa mengetahui soal mekanisme tata cara mengungkapkan kasus yang melakukan penyidikan berulang-ulang ini didemoralisasi kepada pejabat yang tentunya juga memberi apresiasi. Jangan berkata tanpa bukti. Kasihan aparat kita yang telah bekerja keras,” cerita Kapolri.

Tito menambahkan, dirinya pernah terlibat dalam kasus terorisme sejak 1998. Dia membantah keras Densus 88 merekayasa kasus yang diungkap.

“Teman-teman yang ada di Densus bukanlah sutradara. Kami tidak pernah belajar menjadi sutradara. Para tersangka yang kita tangkap ini juga bukankah aktor, bukan aktris yang mahir memainkan drama,” ucap Tito.

Sistem hukum yang berjalan di Indonesia, sambung Tito, sangatlah terbuka. Publik dapat menyaksikan langsung melalui mekanisme penegakan hukum dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap vonis persidangan.

“Jadi sutradara Hollywood seperti apapun yang hebat, tidak akan bisa dia merekayasa masalah seperti ini. Karena mereka bukanlah aktor, untuk apa dia gunakan badannya seolah-olah mau ngebom,” kata Tito.

Bareskrim Polri memanggil Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Eko dituduh mengeluarkan ucapan terkait adanya proses pengalihan isu dalam pengungkapan kasus terorisme di Bekasi.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno merasa khawatir atas pemanggilan Wakil Ketua Tim Pemenangan Agus-Slyviana tersebut.

“Kita khawatir atas pemanggilan ini dan berharap proses pemeriksaan di Bareskrim bisa terbuka. Saudara Eko Hendro Purnomo selaku tokoh masyrakat dan tokoh politik merupakan salah seorang kader terbaik PAN yang taat hukum,” terang Eddy kepada Liputan6.com, Jumat (16/12/2016)

Dia juga berharap kepolisian bisa lebih cermat dalam kasus Eko Patrio ini. Bareskrim harus memahami aturan yang ada.

“Mesti ada proses dan aturan hukum yang dijalankan. Apabila pemanggilan Bareskrim sesuai dengan aturan pemanggilan dan pemeriksaan anggota legislatif, kami percaya saudara Eko tidak hanya kooperatif, akan tetapi proaktif memenuhi pemanggilan penegak hukum,” tutup Eddy.

( Berita Terkini )

Leave a Comment