Jokowi Meminta Agar Tarif PNBP Tidak Membebani Masyarakat

Beritaterkini.bizBeritaterkini, Pemerintah mengevaluasi penetapan tarif pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Evaluasi penetapan tarif khususnya dilaksanakan terhadap penerimaan PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) seperti pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Evaluasi dalam rapat internal yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/08/2017).

Datang saat rapat itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, dari hasil evaluasi, Presiden Joko Widodo menginginkan penetapan tarif PNBP Diseimbangkan antara kebutuhan negara untuk mendapatkan pendapatan dengan kondisi keuangan masyarakat.

Oleh sebab itu, Presiden memberikan pesan kepada kementerian atau lembaga terhubung agar penetapan tarif dari PNBP dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai PNBP menjadi satu bentuk penerimaan negara yang tidak memiliki dasar yang baik.

Menhub Budi Karya mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaksanakan perintah yang diberikan Jokowi dengan menata tarif PNBP di sekolah kedinasan yang diurus oleh Kementerian Perhubungan.

Untuk tahap pertama yang semestinya dilakukan adalah dengan memberikan alokasi terhadap masyarakat kurang mampu untuk dapat menikmati pendidikan.

Kementerian Perhubungan memberikan alokasi sebanyak 20 persen hingga 30 persen kursi sekolah kedinasan untuk msyarakat kurang mampu.

Selanjutnya, untuk menutup kekurangan PNBP dari sektor itu, Kemenhub ajan meningkatkan tarif PNBP dari pos penerimaan lain seperti, jasa pelabuhan, penerimaan uang dan kelautan.

( Berita Terkini )

Leave a Comment