Indonesia Kembali Diserbu Narkoba, Presiden Dimintai Untuk Mengeluarkan Perppu Eksekusi Mati

Beritaterkini.bizBeritaterkini, Jakarta – Indonesia kembali lagi diserbu dengan kasus narkoba. Setelah 1,3 ton sabu yang ditangkap di Anyer dan Pluit, sekarang jutaan pil ekstasi masuk ke Nusantara. Serbuan kartel narkoba internasional tersebut di karenakan hukum Indonesia lembek dan lemah, di mana seratusan terpidana mati kasus narkoba belum dieksekusi lagi.

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo diminta segera mengeluarkan Perppu percepatan eksekusi mati mengenai kasus narkoba. Perppu itu diharapkan dapat memotong lambannya proses eksekusi mati yang telah tertunda selama bertahun-tahun, sehingga mafia narkoba dapat memandang kewibawaan hukum di Indonesia.

“Indonesia sudah darurat narkoba, sudah genting. Pemerintah perlu mengeluarkan Perppu Antinarkoba, salah satunya percepatan eksekusi mati,” ucap pakar hukum pidana Prof Dr Hibnu Nugroho saat dihubungi detikcom, Minggu (30/7/2017).

Eksekusi mati terakhir dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2016 yang diwarnai ‘drama memalukan’. Pada saat itu, 14 orang terpidana sudah masuk ruang isolasi, tetapi di menit terakhir, hanya terdapat 4 orang yang dibawa ke depan regu tembak.

Kemudian setelah itu, rencana eksekusi mati tidak pernah lagi disuarakan dengan jelas. Hal tersebut dinilai mendorong kartel narkoba ramai-ramai menyerbu pasar Indonesia karena melihat Indonesia permisif atas kasus narkoba.

“Narkoba sudah sedemikian meresahkan masyarakat, sudah masuk segala profesi dalam masyarkat, sehingga perlu langkah konkrit dalam kebijakan negara. Sebab kalau hanya mengandalkan penegakan hukum saja kayaknya tidak memberikan hasil yang maksimal,” ucap guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.

Perppu tersebut juga diharapkan dapat mendorong untuk pemberantasan narkoba secara total.

“Perppu itu juga berisi pengawasan birokrasi pemerintahan dan masyarakat, mumpung belum jadi pasar narkoba yang sesungguhnya,” ucap Hibnu menegaskan.

Rantai hukum terhadap gembong narkoba di Indonesia sangat berliku. Mereka diproses melalui persidangan di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kambali. Butuh waktu berbulan-bulan sampai dengan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Malah, Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan membuka peluang PK berkali-kali, sehingga eksekusi mati menjadi semakin lemah. Belakangan, MK juga memutuskan grasi dapat diajukan kapan pun, tanpa adanya batas waktu, sehingga eksekusi mati lagi-lagi terhambat tanpa ujung pangkalnya.

Kemudian apa yang dikatakan Jaksa Agung HM Presetyo, sebagai otoritas tunggal pelaksana eksekusi mati?

“Ini jadi concern kita bersama agar kejahatan ini tidak henti-hentinya kita perangi. Termasuk kita berpikir bagaimana apa yang harus sudah dilaksanakan, bisa kita laksanakan,” ucap Prasetyo, di Kejagung, Jl Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, pada 27 Juli lalu.

( Berita Terkini )

Leave a Comment