Pengadilan Tinggi Manado Diberhentikan Dari Jabatannya, Terkait Dengan Kasus Dugaan Suap

Beritaterkini.bizBeritaterkini, Mahkamah Agung tidak menunggu lama untuk berikan sanksi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono yang sekarang ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dalam operasi tangkap tangan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (6/10/2017) malam.

MA pun menon-aktifkan Sudiwardono sementara dari jabatannya.

“Terhitung mulai 7 Oktober, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya. Karena hari ini hari libur, suratnya ditandatangani besok,” ucap Ketua Kamar Pengawasan MA, Sunarto, dalam konferensi pers bersama di Gedung KPK, Sabtu (7/10/2017) malam.

Dengan begitu, Sunarto menambahkan, Sudiwardono hanya akan menerima setengah dari gaji pokoknya.

Adapun Juru Bicara MA Suhadi mengungkapkan kekecewaannya terhadap oknum di lembaga peradilan yang kembali terjerat kasus suap. Meskipun demikian, Suhadi mengungkapkan bahwa MA akan terus bekerja sama dengan KPK untuk membersihkan lembaga peradilan.

Sudiwardono diduga sudah menerima beberapa uang dari politisi Partai Golkar Aditya Moha.

Pemberian suap tersebut dikatakan untuk mempengaruhi putusan banding mengenai kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Boolang Mongondow terhadap terdakwa Marlina Mona Siahaam, ibu Aditya Moha yang menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow periode 2001 hingga 2006 dan 2006 sampai dengan 2011.

KPK sudah menetapkan Aditya Moha dan Sudiwardono sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini.

Pasal yang dijatuhkan kepada Aditya sebagai pihak yang telah diduga memberikan suap merupakan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, seperti yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono dijatuhkan dengan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Berita Terkini )