Dilarang ke Luar Negeri, Status Fredrich Yunadi Tersangka?

Beritaterkini.bizBeritaterkini, Mantan kuasa hukum terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto, Fredrich Yunadi, telah dikabarkan menjadi tersangka atas kasus dugaan menghalangi proses penyidikan e-KTP yang menjerat ketua nonaktif DPR tersebut.

“Ya, memang kalau proses lanjutan dari penyelidikan telah dilakukan. Informasinya sudah penyidikan. Sore ini akan segera diumumkan,”ujar jubir KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Rabu (10 Januari 2018).

Tidak hanya itu, KPK juga telah melakukan pencegahan terhadap yang bersangkutan. Terhitung dari tanggal 8 Desember 2017 lalu, Fredrich Yunadi sudah tidak dapat berpergian ke luar negeri.

Dikonfirmasi secara terpisah, Fredrich mengaku belum mengetahui tentang kabar penetapan status dirinya sebagai tersangka. Dia juga menyatakan, KPK belum memberikan surat penetapan tersangka kepada dirinya.

“Belum ada surat untuk saya,” kata Fredrich Yunadi.

Sebelum nya, KPK sudah meminta kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk dapat mencegah Hilman Mattauch untuk berpergian keluar negeri. Sopir ketua DPR nonaktif Setnov yang juga bekas wartawan tersebut dicegah berkaitan dengan kasus dugaan merintangi penyidikan kasus e-KTP.

Baca juga : Penenggelaman Kapal Bukan Kemauan Pribadi Menteri Susi

“Pencegahan ke luar negeri tersebut dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana mencegah, merintangi ataupun menggagalkan secara langsung atau tidak langsung untuk penyidikan dengan tersangka SN (Setya Novanto),” ujar jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta pada hari Selasa (9 Januari 2018).

Hilman telah diduga juga turut terlibat didalam pelarian Setya Novanto alias Setnov pada saat akan ditangkap oleh penyidik lembaga antirasuah pada pertengahan November 2017 lalu.

Tidak hanya Hilman, Kpa juga meminta pihak Imigrasi untuk mencegah tiga orang lainnya ke luar negeri. Mereka yaitu mantan kuasa hukum dari Setnove, yakni Fredrich Yunadi, Reza Pahlevi, dan juga Achmad Rudyansyah. Dasar hukum pencegahan tarhadapa empat orang tersebut telah tertera didalam pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang KPK.

“Mereka dicegah ke luar negeri selama enam bulan terakhir terhitung sejak tanggal 8 Desember 2018 dikarenakan dibutuhkan nya keterangan dan ketika waktu dipanggil sedang berada di Indonesia,” kata Febri Diansyah.

 

( Berita Terkini )