Ahok Sebut Kesepakatan Pembatalan Pulau G Cuma Rekomendasi

Beritaterkini.bizBerita Terkini, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menilai kesepakatan untuk membatalkan reklamasi di Pulau G di Teluk Jakarta cuma bersifat rekomendasi. Ahok ini menyebut dasar hukum pelaksanaan reklamasi tetap mengacu pada Keputusan Presiden No 52 Tahun 1995.

Kesepakatan dibatalkannya pembagunan pulau G diambil Kementerian Koordinator Kemaritiman bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tergabung dalam Komite Gabungan sore tadi.

“Saya pikir kalau keputusan seperti itu saya enggak tahu ya. Kalau saya Keppres, dasarnya Keppres. Ini rekomendasi berarti kan, haris naik ke presiden dong,”ucap Ahok di Balai Kota, Kamis (30/6).

Komite gabungan dan para menteri menganggap reklamasi pulau G telah melakukan pelanggaran berat, yaitu membahayakan proyek vital dan strategis, membahayakan pelabuhan, atau pun membahayakan lalu lintas laut.

Pulau G yang digarap PT Muara Wisesa Samudra (MWS), anak dari PT Agung Podomoro Land (APL) itu dinilai Komite Gabungan dan para menteri mengganggu kabel yang terkait dengan listrik, powerstation punya PLN yang ada di bawahnya.

Dia mengaku heran dengan dugaan pembagunan pulau G mengganggu atau membayakan proyek vital seperti pengaruh terhadap lalu lintas atau terhadap powerstation punya PLN.

Sebab, diklaim Ahok, telah ada persiapan pemindahan kabel-kabel itu sebelum memulai proses reklamasi. Dia pun bakal memperlajari hasil keputusan Komite Gabungan soal pembatalan itu.

“Itu tim yang pelajari. Soal kabel-kabel kan telah dipindahain mereka pipanya, ada otoritas untuk mindahin. Makanya saya enggak tahu, saya enggak berani jawab saya pelajari. Pulau G memang ada nimpa kabel?,”tegas Ahok.

“Kalau dia (PT MWS) mampu pindahin kabel, kalau memang alasannya kabel saya enggak tahu. Lantaran izinnya Keppres,”tambahnya.

Lantaran sifatnya rekomendasi, eks Bupati Belitung Timur ini berharap supaya Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menindaklanjuti kesepakatan itu melalui pembuatan dasar hukum baru.

“Ini rekomendasi berarti kan, harus naik ke presiden dong,”tutupnya.

Seperti yang diberitakan, Menteri Koordinator Kemaritiman bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk membatalkan reklamasi di Pulau G di Teluk Jakarta, Jakarta Utara untuk selamanya. Hal ini dilakukan lantaran pengembang pulau G dianggap sudah melakukan pelanggaran berat.

“Kami putuskan untuk membatalkan pembangunan pulau G untuk waktu seterusnya,”kata Rizal dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/6).

Menko Rizal menilai, pelanggaran berat yang dilakukan oleh pengembang merupakan keberadaan pulau G yang dianggap membayakan lingkungan hidup.

“Apakah itu membayakan proyek vital yang strategis, membayakan pelabuhan, maupun membahayakan lalu lintas laut. nah, dibawahnya itu banyak terdapat kabel yang terkait dengan listrik, powerstation punya PLN. Komite gabungan dan para menteri sepakat kalau Pulau G masuk dalam pelanggaran berat,”tutupnya.

Leave a Comment