Ahok Nilai Kewajiban Cuti Kampanye Untuk Petahana Langgar UUD 1945

Beritaterkini.bizBerita Terkini, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menganggap kalau Mahkamah Konstitusi (MK) sangat bergerak cepat dalam memproses gugatannya untuk meninjau kembali Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilihan Kepala Daerah mengenai kewajiban cuti kampanye bagi petahana.

“Dia (MK) proses amat cepat, lantran dia tahu masalah dengan waktu pilihan. Kita masukkan hari Jumat, Senin dapat surat untuk datang hari Rabu ini. Jadi sangat cepat itu yang saya maksudkan,”ucap Ahok kepada wartawan setelah menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi Jln Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

DAlam persidangan itu, Ahok mengajukan Judical Review. Karena, dia menilai kalau di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 70 Ayat 3 huruf (a) sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal itu menyebutkan bahwa, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/ Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye mesti memenuhi ketentuan, (a) menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Pemohon memohon adanya pengujian materiil terhadap Pasal 70 Ayat 3 huruf (a) yang mana penafsirannya bisa bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon menilai bahwa penafsiran seperti ini jelas bertentangan dengan hak konstitusional pemohon. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945,”ucap Auok.

Dilanjutkan, kalau dia berniat untuk menyelesaikan masa kerjanya sebagai gubernur DKI Jakarta.

“Pemohon yang saat ini menjabat selaku Gubernur, sebagai hasil dari pemilihan langsung secara demokratis, dengan masa jabatan lima tahun sejak pelantikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemda Pasal 60. Kewajiban pemohon untuk cuti sudah merugikan hak pemohon untuk bekerja menyelesaikan amanah rakyat hasil pemilihan langsung,”jelasnya.

Seperti yang diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali penuhi panggilan dari Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi dari Undang-UUndang Pilkada yang mengharuskan calon petahana untuk cuti disaat kampanye berlangsung.

Ahok mengalu telah melengkapi berkas sesuai dengan permintaan manjelis hakim, seperti penjelasan soal konstitusi yang diderita akibat cuti, lalu apa yang menyebabkan adanya pertentangan Undang Undang Pilkada dengan UUD 1945.

“Sidang kedua besok jam 2 siang (14.00) WIB abis makan siang. kan udah masukin lagi, udah perbaikan kemarin, saya harus bacaiin lagi nih yang dielaborasi apa, saya bacaiin aja,”ucap Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Leave a Comment